Suara.com - Pengacara Richard Eliezer atau Bharada E, Ronny Talapessy, mengungkapkan jika pihaknya tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi lantaran ingin proses peradilan berjalan dengan cepat.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Ronny saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Catatan Demokrasi yang tayang di kanal YouTube tvOneNews pada Selasa (18/10/2022).
Saat itu, salah satu host bertanya alasan mengapa pihak Bharada E tidak mengajukan eksepsi seperti terdakwa lainnya.
"Mengapa kemudian dari pihak kuasa hukum memutuskan tidak menyampaikan eksepsi, nota keberatan. Menerima semua dakwaan artinya?" tanya salah satu host.
"Kami berpikir bahwa agar proses penegakan hukum ini berjalan cepat, kami menyampaikan bahwa kami minta langsung ke agenda pembuktian," jawab Ronny.
Keputusan dari pihak Bharada E ini berkaitan juga dengan pernyataan hakim saat persidangan terkait dengan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana. Hal ini menjadi patokan kuasa hukum Eliezer untuk tidak menyatakan nota keberatan atas dakwaan.
"Saya kan memperhatikan sidang dari kemarin. Majelis hakim menyampaikan bahwa asas peradilan cepat, murah, dan sederhana. Kami berpatokan terhadap itu juga," terang Ronny.
Ronny lantas mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan agenda pembuktian.
"Majelis hakim menyampaikan bahwa nanti ada pertimbangan. Kita tunggu Selasa minggu depan," lanjutnya.
Baca Juga: Bharada E Ucapkan Permohonan Maaf dan Memanjatkan Doa untuk Brigadir J
Eksepsi Diajukan oleh Sambo, Putri, Bripka RR, dan Kuat
Usai mendapatkan dakwaan pada sidang yang digelar Senin (17/10/2022) kemarin, kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).
Kuasa hukum Ferdy Sambo menilai Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan disusun secara kabur atau obscuur libel, secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.
Hal tersebut juga dilakukan oleh kuasa hukum Bripka RR. Usai persidangan pihaknya meminta waktu untuk menyiapkan eksepsi.
Dalam hal ini, maka sidang pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari kuasa hukum RR ke JPU sendiri akan diselenggarakan pada Kamis (20/10/2022) mendatang.
Senada dengan yang dilakukan oleh tersangka lainnya, lewat kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf melayangkan eksepsi atas dakwaan JPU.
Tag
Berita Terkait
-
Bharada E Ucapkan Permohonan Maaf dan Memanjatkan Doa untuk Brigadir J
-
Putri Candrawathi Terbukti Tidak Mengalami Kekerasan Seksual
-
Muncul Video Putri Candrawathi Bercanda dan Genit dengan Pengacara, Warganet Tambah Geram
-
Lirikan Mata di Sidang Bikin Geger hingga Disebut Drama Queen, Warganet Emosi: Kenapa Lebih Benci Ibu Ini Ya daripada Sambo
-
Brigjen Hendra Kurniawan Disidang Hari Ini, Ingat Lagi 4 Curhat Seali Syah Sepupu Ariel NOAH soal Ferdy Sambo
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
Kebakaran Hebat di Penjaringan Saat Warga Terlelap, 5 Orang Luka dan Puluhan Rumah Hangus
-
Di KTT Perdamaian Gaza, Prabowo Dapat Pujian dari Donald Trump: Apa Katanya?
-
Agustina Wilujeng: Pemimpin untuk Semua Warga, Tanpa Memandang Latar Belakang
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Sejati Adalah Saat Suara Rakyat Didengar, Bukan Hanya Dipilih
-
Irine Gayatri BRIN Bedah 'Pasang Surut' Gerakan Rakyat
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN