Suara.com - Meskipun Liz Truss menjadi Perdana Menteri Inggris dengan jabatan tersingkat dalam sejarah, namun ia tetap akan diberi uang pensiun seperti pendahulunya.
Menyadur Mirror, status Truss sebagai PM Inggris membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan uang pensiun hingga enam digit setelah keluar dari Downing Street.
Liz Truss bakal mendapatkan £115.000 atau sekitar Rp 2 miliar per tahun selama sisa hidupnya karena dia adalah Perdana Menteri, meskipun hanya menjabat selama 45 hari.
PM Inggris perempuan yang menggantikan Boris Johnson itu masih berhak atas Tunjangan Biaya Tugas Publik, yang membantu mantan perdana menteri yang masih aktif dalam kehidupan publik.
Tunjangan hingga £ 115.000 setahun, berarti Truss dapat mengajukan pengeluaran ketika melakukan pekerjaan atau pengeluaran terkait dengan posisinya yang dipegang secara singkat sebagai politisi paling kuat di Inggris.
Adapun tunjangan tersebut diperkenalkan pada tahun 1991 setelah pengunduran diri Margaret Thatcher. Tunjangan itu dirancang untuk mendukung politisi yang bertanggung jawab selama lebih dari satu dekade, setelah partainya menentangnya.
Tak disangka, tunjangan itu kini terasa begitu menguntungkan Truss. Meskipun mengundurkan diri setelah menjabat selama enam minggu, nyatanya Truss juga mendapat uang pensiun setara layaknya pendahulunya yang menjabat hingga bertahun-tahun.
Batas Tunjangan Biaya Tugas Publik ditetapkan pada 2011 dan akan tetap dibekukan pada tingkat itu hingga setidaknya 2023, dan dilaporkan telah membayar jutaan sejak didirikan oleh Sir John Major, yang menggantikan Margaret Thatcher.
Kantor Kabinet mengatakan: "Biaya adalah penggantian biaya yang dikeluarkan untuk biaya kantor yang diperlukan dan biaya kesekretariatan yang timbul dari posisi khusus mereka dalam kehidupan publik. Tunjangan tidak dibayarkan untuk mendukung tugas pribadi atau parlemen."
Baca Juga: Reaksi Dunia Atas Mundurnya PM Liz Truss, Kata-kata Rusia Terkejam
Uang itu seharusnya digunakan untuk biaya kantor, korespondensi, dan berbicara di depan umum yang terkait dengan peran publik yang terus dimainkan oleh mantan perdana menteri. Biaya diganti hanya setelah bukti pengeluaran diberikan.
Tunjangan dibayarkan kepada semua mantan PM, bahkan jika mereka terus menjabat di Parlemen.
Aturan itu berarti bahwa mantan petahana seperti Theresa May, Boris Johnson, dan sekarang Liz Truss, yang terus menjabat sebagai anggota parlemen, dapat mengklaim tunjangan enam digit di atas gaji dasar Commons mereka sebesar £84.144 atau sekitar Rp 1,4 miliar.
Namun, tunjangan tidak diterima jika mantan PM menjadi pemimpin oposisi setelah keluar dari Downing Street.
Kantor Kabinet juga dapat memilih untuk mengurangi tingkat tunjangan yang tersedia jika mereka menerima penunjukan publik berbayar.
Selain tunjangan, PM yang mundur juga dapat mengklaim pesangon menteri sebesar £18.860 atau sekitar Rp 320 juta.
Berita Terkait
-
Reaksi Dunia Atas Mundurnya PM Liz Truss, Kata-kata Rusia Terkejam
-
Pidato Lengkap PM Inggris Liz Truss Resign: Sentil Perang Ilegal Putin
-
Timeline Jejak PM Inggris Liz Truss: Maju Saat Krisis, Mundur Saat Kacau
-
Mundur dari PM Inggris, Mengapa Liz Truss Ramai Dibandingkan dengan Selada?
-
Kenapa Liz Truss Mundur? Sebulan Jadi PM Inggris, Badai Politik-Ekonomi Tak Kunjung Reda
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
OTT Pegawai Pajak, DJP Siap Beri Sanksi jika Terbukti Korupsi
-
Rocky Gerung Terpantau Turut Hadiri Rakernas PDIP di Ancol
-
Ganjar Soroti Pelaksanaan Demokrasi dan Isu Pilkada di Rakernas PDIP 2026
-
Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ganjar: Sikap PDI Perjuangan Sangat Jelas!
-
Dosen Utama STIK: UU ITE Tak Melemah, Penyebar Hoaks Tetap Bisa Dipidana!
-
AMLI Soroti Dampak Ranperda KTR: Usaha Reklame Tertekan, Tenaga Kerja Terancam
-
Dasco Persilakan Tito Lanjut Pimpin Pemulihan Aceh: DPR Fokus Anggaran dan Mengawasi
-
Dasco Pimpin Rapat di Aceh: Minta Pendataan Rumah Rusak Dikebut Sepekan
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis
-
Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi