Suara.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dikenai sanksi teguran lisan oleh PDIP buntut ucapan siap nyapres justru menguntungkan.
"Saya kira yang dinamis saat ini adalah PDIP. Pertemuan Ganjar dengan pengurus teras PDIP yang kemarin itu, meskipun dengan dalih pemberian sanksi memguntungkan Ganjar dalam dua hal," kata Ray dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate dengan tajuk "PDIP vs NasDem: Ojo Dibandingke?", Kamis (27/10/2022).
Menurut Ray, setidaknya ada dua hal yang menguntungkan Ganjar, pertama anggapan Ganjar berjarak dengan PDIP jelas menjadi terbantahkan.
"Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan Ganjar itu sudah lewat, bukan lagi bagian dari kita macam-macam anggapan itu. Bahkan ada yang menyerang Ganjar, apa prestasinya Ganjar di Jawa Tengah oleh orang PDIP sendiri itu terbantahkan dengan pertemuan yang kemarin itu. Sebab kalau dia (Ganjar) bukan dari bagian keluarga besar buat apa dia dipanggil," tuturnya.
Kemudian yang kedua, kata Ray, dengan adanya sanksi yang hanya berupa teguran lisan justru tidak menghilangkan kesiapan Ganjar maju di Pilpres 2024.
"Jadi pernyataan bahwa Ganjar tetap siap sebagai calon presiden itu berlaku sampai sekarang cuma dalam konteks strategi tidak tepat dilakukan sekarang, tapi publik sudah tahu bahwa Ganjar siap sebagai capres," tuturnya.
Untuk itu, Ray menilai, sanksi teguran lisan yang diberikan kepada Ganjar tersebut, merupakan bentuk kasih sayang PDIP ke kadernya.
"Istilah saya itu pemanggilan Ganjar yang kemarin itu dnegan sanksi hanya tegur lisan itu artinya hanya sanksi kasih sayang," pungkasnya.
Ganjar Kena Sanksi
Baca Juga: Pertarungan Pilpres 2024 Bakal Sengit: Jokowi, Mega dan Surya Paloh akan Bertarung jadi King Maker
Ganjar akhirnya dijatuhi sanksi teguran lisan oleh DPP PDIP buntut ucapannya siap nyapres demi bangsa dan negara. Keputusan itu diambil usai Ganjar penuhi panggilan klarifikasi atas ucapannya tersebut di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, menjelaskan, bahwa Ganjar telah memberikan klarifikasinya soal ucapan siap nyapres tersebut.
Ia menyebut, dalam ucapan Ganjar itu dinilai memang tidak melanggar apa pun aturan partai, namun ucapannya menimbulkan multitafsir.
"Tadi dia sudah sampaikan, dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," kata Komarudin usai pertemuan klarifikasi di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Kendati begitu, kata Komarudin, bidang kehormatan DPP PDIP tetap menjatuhi sanksi kepada Ganjar. Hanya saja sanksi itu hanya berupa teguran lisan saja.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanski sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ungkapnya.
Tag
Berita Terkait
-
Pertarungan Pilpres 2024 Bakal Sengit: Jokowi, Mega dan Surya Paloh akan Bertarung jadi King Maker
-
Sebut Hubungan Jokowi dan NasDem Bakal Retak, Ray Rangkuti: Tinggal Tunggu Waktunya Saja
-
Membaca Drama Politik PDIP beri Sanksi Ganjar Pranowo, FX Hadi Rudyatmo dan Dewan Kolonel
-
Blak-blakan Zulfan Lindan, Ternyata Ada yang Cemas Anies Baswedan Bakal Balas Dendam Jika Menang Pilpres?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
Terkini
-
5 Masalah yang Diselesaikan Dasco di Panggung Politik 2025
-
Ulama Aceh Desak Pemerintah Susun Peta Jalan Pemulihan dan Penetapan Status Bencana Nasional
-
DPR Minta Pemerintah Jangan Remehkan Peringatan BMKG soal Bibit Siklon 93S
-
Kemenhut Selidiki Praktik 'Pencucian Kayu Ilegal' di Lokasi Banjir Sumatra Utara
-
Kemenhut Bongkar Dugaan Pencucian Kayu Ilegal di Sumut, Penyidikan Menyeret Sejumlah Pemilik PHAT
-
Geruduk KPK, Warga Pati Teriak Minta Bupati Sudewo Pakai Rompi Oranye Korupsi Rel Kereta
-
Atalia Praratya Resmi Gugat Cerai Ridwan Kamil di PA Bandung, Buntut Kasus Lisa Mariana?
-
Polisi Mulai Olah TKP Pasar Induk Kramat Jati, Warga Dilarang Mendekat
-
Pasar Jaya Gerak Cepat, Penampungan 350 Pedagang Kramat Jati Siap dalam 3 Hari
-
Habib Syakur: Gosip Dito Ariotedjo-Davina Tak Boleh Tutupi Fokus Bencana Sumatra