Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo santer dijodohkan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto bahkan menjadi salah satu tokoh yang mendukung adanya perjodohan dari dua gubernur tersebut sebagai pasangan capres-cawapres.
Menanggapi wacana perjodahan tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kembali menegaskan bahwa soal siapa nama yang akan diusung PDI Perjuangan dalam pesta demokrasi mendatang harus sesuai dengan mekanisme.
Meskipun ada wacana perjodohan Ganjar dan Kang Emil, Hasto menegaskan bahwa disiplin partai harus tetap ditegakkan oleh para kader.
"Termasuk yang jodoh menjodohkan, tetapi bagi PDI Perjuangan disiplin partai sangat jelas, mekanismenya sangat jelas," tutur Hasto seperti dikutip Suara.com melalui unggahan kanal YouTube metrotvnews pada Senin (31/10/22).
Dalam pernyataannya, Hasto menyatakan bahwa adanya perjodohan antara Ganjar dan Kang Emil menunjukan adanya kemajuan dalam demokrasi.
"Semua bisa berpendapat dan itu suatu kemajuan di dalam demokrasi kita," ujar Hasto.
Ia lantas membandingan demokrasi sekarang dengan demokrasi pada masa Orde Baru di mana kebebasan pendapat masih dikekang.
"Kalau kita ingat masa orde baru, yang namanya capres dan cawapres itu didominasi oleh kekuasaan. Bahkan ditabukan untuk berbicara sehingga itu merupakan hal yang bisa disampaikan ke publik, menjadi bagian dalam wacana publik," imbuhnya.
Baca Juga: Segera Temui Jokowi Sebelum Umumkan Capres PDIP, Mega Lobi Presiden agar Dukung Puan?
Bima Arya Sugiarto Dukung Ganjar-Kang Emil
Sebelumnya, Bima Arya mengatakan KIB yang merupakan koalisi Golkar, PAN, dan PPP berpeluang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden jika tidak diusung oleh PDI Perjuangan.
"Nama Mas Ganjar disebut di internal KIB, kalau nggak Ganjar, nggak berangkat dari sana (PDIP), akan sangat besar di KIB," kata Bima Arya.
Tag
Berita Terkait
-
Segera Temui Jokowi Sebelum Umumkan Capres PDIP, Mega Lobi Presiden agar Dukung Puan?
-
Relawan Pendukung Ganjar Jelaskan Soal Mendoakan Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP
-
Ganjar Sebut Ide Jokowi Ketum PDIP 2024 Ngawur, Relawan: Apa yang Salah dari Sebuah Doa?
-
Relawan KAMI-Ganjar Minta Maaf Usai Doakan Jokowi Jadi Ketum PDIP: Tak Ada Niatan Mengadu Domba
-
Koalisi Gerindra-PKB Belum Deklarasi, Burhanuddin Muhtadi Prediksi Masih Debatkan Soal Cawapres yang Akan Diusung
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
-
4 Tablet RAM 8 GB dengan Slot SIM Card Termurah untuk Penunjang Produktivitas Pekerja Mobile
-
3 Fakta Perih Usai Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025
-
CERPEN: Catatan Krisis Demokrasi Negeri Konoha di Meja Kantin
Terkini
-
Terkuak! Motor Anggota Polri Nunggak Cicilan Jadi Pemicu Pengeroyokan Maut 2 Matel di Kalibata
-
Ratusan Rumah Luluh Lantak, Pemkab Agam Membutuhkan 525 Huntara Bagi Korban Banjir
-
Wagub Sumut Apresiasi Bantuan Korban Banjir dan Longsor dari Pemprov Bengkulu
-
Sidang Etik 6 Anggota Yanma Pengeroyok Matel di Kalibata Digelar Pekan Depan, Bakal Dipecat?
-
Menanti Status Bencana Nasional Sumatera sampai Warga Ingin Ajukan Gugatan
-
BGN Optimis, Program Makan Bergizi Gratis Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen
-
BGN Minta SPPG Tidak Lagi Menggunakan Makanan Buatan Pabrik Pada Program MBG
-
Tak Hanya Ciptakan Lapangan Kerja, Waka BGN Sebut Program MBG Jalan Tol Pengentasan Kemiskinan
-
6 Anggota Yanma Mabes Polri Jadi Tersangka Kasus Tewasnya 2 Debt Collector, Ini Identitasnya
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?