Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan semua orang memiliki hak untuk mendukung dan memberi dukungan bagi sesorang untuk nyapres. Tetapi untuk internal, khususnya kader PDIP, mereka harus tahu aturan.
Aturan itu ialah terkait adanya wewenang dan keputusan menyoal pencapresan PDIP yang hanya ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Aturan itu yang menjadi wajib ditaati para kader.
Adapun pernyataan Puan mengenai siapapun boleh memberikan dukungan merupakan jawaban saat ditanya mengenai Dewan Kolonel. Puan sekaligus diminta memberikan nasihat.
"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024. Namun semua itu kita sebagai anggota PDIP akan ikut pada keputusan ketum," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (1/11/2022).
Puan turut memberikan respons ihwal sikapnya terhadap keberadaan Dewan Kolonel.
Diketahui, Dewan Kolonel terbentuk tidak terlepas dari keinginan sejumlah kader yang mendukung Puan. Tetapi pembentukan Dewan Kolonel tidak disetujui DPP PDIP, yang kemudian menyikapinya dengan memberikan sanksi keras.
"Saya terima kasih atas semua yang sudah diberikan, namun itu merupakan salah satu tugas yang diberi anggota fraksi dalam mensosialisasikan program-program yang ada di dapilnya atau di daerahnya atau di wilayahnya untuk memberi masukan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan itu suatu hal yang wajib dilakukan dan atas arahan ketum," tutur Puan.
Tegaskan PDIP Solid Dan Patuh Megawati
Puan memastikan bahwa internal partai solid patuh dan tunduk terhadap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Terutama dalam hal pencalonan presiden.
Hal itu disampaikan Puan menanggapi ihwal pemberian sanksi keras terhadap para kader penggagas Dewan Kolonel. Puan memastikan bahwa persolan tersebut telah selesai.
"Intinya kita PDIP solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum tentang kesamaan paham," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Sebelumnya Puan mengatakan persoalan tentang Dewan Kolonel yang sempat membuat polemik di internal partai, kini sudah selesai. Tidak lagi ada hal yang perlu dipersoalkan.
Diketahui belakangan, DPP PDIP telah memberikan sanksi keras terhadap para penggagas Dewan Kolonel.
"Sudah selesai," ucap Puan.
Kekinian pasca pemberian sanksi keras, Puan mengaku bahwa internal partai solid. Ia menyebut bahwa polemik soal Dewan Kolonel hanya bagian dari dinamika internal.
Berita Terkait
-
Pendukungnya Bikin Gaduh, Ganjar Pranowo Mengaku Tak Pernah Membentuk Relawan: Jangan Membentur-benturkan!
-
Elektabilitas PDIP Tertinggi, Masih Terpengaruh Efek Jokowi?
-
Pecahkan Rekor MURI, Wajah Puan Maharani Hingga Prabowo Subianto Ini Dilukis Hanya Dalam Waktu 1 Jam Saja!
-
Relawan Ingin Jokowi Akhiri Trah Soekarno dan Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP, Bambang Pacul: Bikin Partai Juga Boleh!
-
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Resesi Hingga Penegakan Hukum Judi Online
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Sisi Gelap Kafe dan Restoran Mewah di Gaza
-
4 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Aplikasi, Simple Bisa Periksa Lewat HP
-
Wabah Hantavirus Serang Kapal Pesiar MV Hondius di Atlantik, 3 Penumpang Dilaporkan Tewas
-
CSIS Soroti 5 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Dinilai Tanda Ketidakstabilan
-
Pergerakan Pesawat Militer AS Meningkat ke Timur Tengah, Sinyal Eskalasi Konflik?
-
Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata
-
KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA
-
Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos
-
AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan