Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan semua orang memiliki hak untuk mendukung dan memberi dukungan bagi sesorang untuk nyapres. Tetapi untuk internal, khususnya kader PDIP, mereka harus tahu aturan.
Aturan itu ialah terkait adanya wewenang dan keputusan menyoal pencapresan PDIP yang hanya ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Aturan itu yang menjadi wajib ditaati para kader.
Adapun pernyataan Puan mengenai siapapun boleh memberikan dukungan merupakan jawaban saat ditanya mengenai Dewan Kolonel. Puan sekaligus diminta memberikan nasihat.
"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024. Namun semua itu kita sebagai anggota PDIP akan ikut pada keputusan ketum," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (1/11/2022).
Puan turut memberikan respons ihwal sikapnya terhadap keberadaan Dewan Kolonel.
Diketahui, Dewan Kolonel terbentuk tidak terlepas dari keinginan sejumlah kader yang mendukung Puan. Tetapi pembentukan Dewan Kolonel tidak disetujui DPP PDIP, yang kemudian menyikapinya dengan memberikan sanksi keras.
"Saya terima kasih atas semua yang sudah diberikan, namun itu merupakan salah satu tugas yang diberi anggota fraksi dalam mensosialisasikan program-program yang ada di dapilnya atau di daerahnya atau di wilayahnya untuk memberi masukan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan itu suatu hal yang wajib dilakukan dan atas arahan ketum," tutur Puan.
Tegaskan PDIP Solid Dan Patuh Megawati
Puan memastikan bahwa internal partai solid patuh dan tunduk terhadap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Terutama dalam hal pencalonan presiden.
Hal itu disampaikan Puan menanggapi ihwal pemberian sanksi keras terhadap para kader penggagas Dewan Kolonel. Puan memastikan bahwa persolan tersebut telah selesai.
"Intinya kita PDIP solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum tentang kesamaan paham," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Sebelumnya Puan mengatakan persoalan tentang Dewan Kolonel yang sempat membuat polemik di internal partai, kini sudah selesai. Tidak lagi ada hal yang perlu dipersoalkan.
Diketahui belakangan, DPP PDIP telah memberikan sanksi keras terhadap para penggagas Dewan Kolonel.
"Sudah selesai," ucap Puan.
Kekinian pasca pemberian sanksi keras, Puan mengaku bahwa internal partai solid. Ia menyebut bahwa polemik soal Dewan Kolonel hanya bagian dari dinamika internal.
Berita Terkait
-
Pendukungnya Bikin Gaduh, Ganjar Pranowo Mengaku Tak Pernah Membentuk Relawan: Jangan Membentur-benturkan!
-
Elektabilitas PDIP Tertinggi, Masih Terpengaruh Efek Jokowi?
-
Pecahkan Rekor MURI, Wajah Puan Maharani Hingga Prabowo Subianto Ini Dilukis Hanya Dalam Waktu 1 Jam Saja!
-
Relawan Ingin Jokowi Akhiri Trah Soekarno dan Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP, Bambang Pacul: Bikin Partai Juga Boleh!
-
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Resesi Hingga Penegakan Hukum Judi Online
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Pendukung Israel Minta AS Segera Caplok Greenland, RUU Aneksasi Sudah Disiapkan
-
Demokrat Bicara Soal Sikap SBY Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Serahkan Ke AHY, Ikuti Langkah Prabowo
-
KPK Geledah Kantor DJP, Amankan Dokumen dan Uang 8.000 SGD
-
Dede Yusuf Jelaskan Makna 'Matahari Satu' SBY: Demokrat Satu Komando di Bawah AHY
-
Tragis! Tiga Warga Cilincing Tersengat Listrik di Tengah Banjir Jakarta Utara
-
IKN Nusantara: Narasi Kian Meredup Meski Pembangunan Terus Dikebut?
-
Kejaksaan Agung Mutasi 19 Kepala Kejaksaan Negeri di Awal Tahun
-
KPK Ungkap Petinggi PBNU Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji
-
Fahri Hamzah: Pilkada Lewat DPRD Diskusi Efisiensi, Jangan Terlalu Curigai Prabowo
-
Sekolah Tanpa Hukuman? Begini Arah Baru Disiplin ala Abdul Muti