Suara.com - Nama Menteri BUMN Erick Thohir masuk dalam bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024 mendatang.
Tercatutnya nama Menteri BUMN ini membuat sejumlah pihak getol memberikan dukungan bahkan mengkampanyekan Erick Thohir secara terang-terangan dan secara underground.
Bahkan, beberapa pihak menyebut terdapat politisasi dalam tubuh BUMN usai Erick Thohir ramai dikabarkan akan maju dalam kontestasi politik mendatang.
Kabar mengenai Erick Thohir akan maju dalam Pilpres 2024 ini membuat Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) Yusuf Martak bereaksi.
Dalam dialognya bersama Refly Harun, Yusuf menilai Erick Thohir tidak layak menjadi seorang presiden.
Lantaran, Erick Thohir tidak memiliki pengalaman yang dapat menjadikan dirinya pantas maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.
"Tetapi Menteri BUMN punya pengalaman kan," tanya Refly seperti dikutip melalui kanal YouTube Refly Harun pada Selasa (8/11/22).
"Manajer sepak bola. Itu pengalaman yang pernah saya tahu," jawab Yusuf.
Yusuf kemudian menilai kinerja Erick saat menjabat sebagai Menteri BUMN. Menurutnya, sebagai seorang menteri, Erick tidak bisa mengurus masalah-masalah yang ada dengan baik.
Baca Juga: Jokowi Blak-blakan Sebut Jatah 2024 Giliran Prabowo, PDIP: Itu Cuma Upaya Saling Memuji
"Tapi paling tidak sekarang kan BUMN kan rajin sekali mengkampanyekan beliau," ujar Refly.
"Kampanye untuk mau jadi presiden. Ngurus BUMN aja nggak beres, mau jadi presiden," timpal Yusuf.
Hasil Survei, Nama Erick Thohir Muncul Dampingi Prabowo
Hasil Survei Y-Publica, nama Erick Thohir muncul sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kedua pasangan ini dinilai layak dan mendapatkan dukungan sebanyak 34,7 persen.
Prabowo-Erick masih berada di peringkat kedua pasangan yang paling diminati. Di posisi pertama ada Ganjar-Yenny Wahid.
"Ganjar-Yenny, Prabowo-Erick, dan Anies-AHY paling banyak dipilih publik sebagai pasangan capres-cawapres," kata irektur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono, dikutip dari ANTARA pada Rabu (9/11/22).
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Blak-blakan Sebut Jatah 2024 Giliran Prabowo, PDIP: Itu Cuma Upaya Saling Memuji
-
'Kami Ingin Menang!', Demokrat Santai Saja Meski Koalisi Anies Baswedan Diisukan Karam
-
Soal Pilpres 2024, GNPF Belum Ambil Sikap Siapa Capres yang Bakal Didukung: Masih Tunggu Calon Resmi
-
Pro dan Kontra Celetukan Jokowi Singgung 'Jatah' Prabowo: Disambut Baik Gerindra, Demokrat Heran
-
Puas Banget! Ruhut Sitompul Tertawakan Kampanye Anies Baswedan Dikecam Kawula Medan: Terlalu Ambisius Sih
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri