Suara.com - Pengamat politik sekaligus ahli hukum tata negara Refly Harun menyoroti aktivitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sering kali melawat ke berbagai daerah. Padahal jabatan Ganjar sebagai gubernur baru habis diperkirakan akhir tahun 2023.
Refly menilai kegiatan Ganjar yang sering kali bepergian ke luar dari wilayah Jawa Tengah ini digunakan oleh salah satu kader PDI Perjuangan tersebut sebagai ajang untuk berkampanye.
"Sekarang yang agak bingung Ganjar Pranowo. Kontraknya dalam tanda kutip sebagai gubernur masih berlangsung sampai mungkin akhir 2023, tapi dia sendiri sudah kebelet sudah ngebet untuk kampanye keliling daerah," tutur Refly seperti dikutip Suara.com melalui unggahan di kanal YouTube-nya Refly Harun pada Sabtu (12/11/22).
Refly lantas mengujarkan, jika memang ingin fokus berkampanye maka Ganjar harus keluar dari jabatannya sebagai gubernur. Hal ini untuk menghindari adanya conflict of interest atau konflik kepentingan.
"Kalau begitu ya menurut saya, mengundurkan diri saja sebagai gubernur agar kemudian tidak ada conflict of interest," terang Refly.
Dalam dialognya, Refly berujar bahwa sosok menteri akan mudah berkampanye dibanding dengan penjabat gubernur.
"Kalau menteri masih enak, masih punya alasan kalau mau berkunjung ke luar daerah. Tapi kalau gubernur waduh betul-betul untuk kampanye kalau dia berkunjung ke luar daerah," kata Refly.
Ia lantas menyinggung kunjungan Ganjar ke Sumatera Selatan, di mana saat itu Ganjar mendatangi beberapa mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
"Lah ngapain dia datang KKN? Karena dia ketua KAGAMA. Apa urusannya Ketua KAGAMA dengan mahasiswa KKN. Tapikan kita tahu something behind," lanjutnya.
Sosok lain misalnya Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ahok, menurut Refly juga tidak akan bisa terlepas dari apa yang dilakukan oleh Ganjar.
"Anies Baswedan juga pernah melakukannya, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Ahok," tuturnya.
Menurutnya, perihal penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi merupakan masalah terbesar yang terjadi di negeri ini.
"Jadi itu persoalan terbesar kita adalah sering using public facility for personal interest," ujar Refly.
"Itu yang harus dihindari kalau kita ingin running for election. Maka public facility itu jangan digunakan karena itu moral hazard dan dosa juga," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ahok Kerap Tampil Jelang Pilpres 2024, Pengamat: Kalau Mau Berpolitik Lagi, Lepas Dong Jabatan Komisaris Utama!
-
PDIP Masih Diam, PSI Siap Pakai Cara Lain Buat Bawa Ganjar Pranowo ke Pilpres 2024: Ujung-ujungnya...
-
'Terlalu Benci Mereka' Ade Armando Sebut PDIP Tetap Ogah Usung Ganjar Meski Puan Tak Dicalonkan
-
Elektabilitas Puan Maharani Jeblok, PDIP Tetap Ngotot, Ade Armando: Agak Bunuh Diri
-
Lantik Tiga Pj Gubernur DOB Papua, Mendagri Tito Minta Fokus Soal Stabilitas Politik Pemerintahan
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Viral TikToker Bongkar Lokasi Pertahanan Israel, Iran Diduga Langsung Mengebom
-
Dasco Ungkap Pembicaraannya dengan Prabowo soal Strategi 'Take Over' Gaza
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Cilacap
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM
-
Polisi Gunakan Scientific Investigation untuk Buru Penyiram Air Keras Aktivis KontraS