Suara.com - Pengamat politik sekaligus ahli hukum tata negara Refly Harun menyoroti aktivitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sering kali melawat ke berbagai daerah. Padahal jabatan Ganjar sebagai gubernur baru habis diperkirakan akhir tahun 2023.
Refly menilai kegiatan Ganjar yang sering kali bepergian ke luar dari wilayah Jawa Tengah ini digunakan oleh salah satu kader PDI Perjuangan tersebut sebagai ajang untuk berkampanye.
"Sekarang yang agak bingung Ganjar Pranowo. Kontraknya dalam tanda kutip sebagai gubernur masih berlangsung sampai mungkin akhir 2023, tapi dia sendiri sudah kebelet sudah ngebet untuk kampanye keliling daerah," tutur Refly seperti dikutip Suara.com melalui unggahan di kanal YouTube-nya Refly Harun pada Sabtu (12/11/22).
Refly lantas mengujarkan, jika memang ingin fokus berkampanye maka Ganjar harus keluar dari jabatannya sebagai gubernur. Hal ini untuk menghindari adanya conflict of interest atau konflik kepentingan.
"Kalau begitu ya menurut saya, mengundurkan diri saja sebagai gubernur agar kemudian tidak ada conflict of interest," terang Refly.
Dalam dialognya, Refly berujar bahwa sosok menteri akan mudah berkampanye dibanding dengan penjabat gubernur.
"Kalau menteri masih enak, masih punya alasan kalau mau berkunjung ke luar daerah. Tapi kalau gubernur waduh betul-betul untuk kampanye kalau dia berkunjung ke luar daerah," kata Refly.
Ia lantas menyinggung kunjungan Ganjar ke Sumatera Selatan, di mana saat itu Ganjar mendatangi beberapa mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
"Lah ngapain dia datang KKN? Karena dia ketua KAGAMA. Apa urusannya Ketua KAGAMA dengan mahasiswa KKN. Tapikan kita tahu something behind," lanjutnya.
Sosok lain misalnya Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ahok, menurut Refly juga tidak akan bisa terlepas dari apa yang dilakukan oleh Ganjar.
"Anies Baswedan juga pernah melakukannya, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Ahok," tuturnya.
Menurutnya, perihal penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi merupakan masalah terbesar yang terjadi di negeri ini.
"Jadi itu persoalan terbesar kita adalah sering using public facility for personal interest," ujar Refly.
"Itu yang harus dihindari kalau kita ingin running for election. Maka public facility itu jangan digunakan karena itu moral hazard dan dosa juga," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ahok Kerap Tampil Jelang Pilpres 2024, Pengamat: Kalau Mau Berpolitik Lagi, Lepas Dong Jabatan Komisaris Utama!
-
PDIP Masih Diam, PSI Siap Pakai Cara Lain Buat Bawa Ganjar Pranowo ke Pilpres 2024: Ujung-ujungnya...
-
'Terlalu Benci Mereka' Ade Armando Sebut PDIP Tetap Ogah Usung Ganjar Meski Puan Tak Dicalonkan
-
Elektabilitas Puan Maharani Jeblok, PDIP Tetap Ngotot, Ade Armando: Agak Bunuh Diri
-
Lantik Tiga Pj Gubernur DOB Papua, Mendagri Tito Minta Fokus Soal Stabilitas Politik Pemerintahan
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Bukan Cuma 28, Satgas PKH Ungkap Potensi Gelombang Baru Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Hutan
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang