Suara.com - Presiden Joko Widodo belum bersedia merespons politik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sedang dibicarakan publik saat ini.
“Infonya saat di Kamboja, beliau sempat membaca beberapa pemberitaan dan senyam-senyum saja. Karena memang sedang konsentrasi di forum ASEAN, Indonesia didapuk menjadi Ketua ASEAN Tahun 2023," kata Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas, dalam keterangan tertulis, baru-baru ini.
Pernyataan itu disampaikan relawan pendukung Jokowi terkait soal interpretasi ketidakhadiran Presiden Jokowi pada HUT Partai Nasional Demokrat serta terkait pernyataan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada 2024.
“Hiruk pikuk politik capres saat ini bukan momentum pas untuk disikapi oleh Presiden Jokowi. Saat ini fokus Presiden bagaimana mewujudkan agenda internasional pada pertemuan G20, yang nanti akan berdampak pada negara-negara berkembang di tengah kondisi COVID-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina,” katanya.
Menurut dia, Presiden Jokowi sedang mengemban misi besar dan mulia untuk pemulihan ekonomi global, perdamaian dunia, kestabilan rantai pasok pangan, masalah energi serta aneka isu krusial dunia lainnya sehingga berkonsentrasi penuh pada suksesnya agenda pertemuan G20 di Bali.
Dia menegaskan peran Indonesia sangat penting dan strategis untuk meredakan ketegangan antara Barat dan Rusia. Salah satu ujian besarnya di forum kepala negara G20.
Soal pernyataan politik petinggi NasDem terkait dengan ketidakhadiran Jokowi pada HUT Partai NasDem dan adanya asumsi Jokowi mulai meninggalkan NasDem ,menurut Umbas hal itu tentu sesuatu yang biasa saja.
”Intinya kalau teman-teman Nasdem percaya masih satu hati, satu visi, satu perjuangan, dengan Presiden mengalir aja," ujarnya.
Menurut dia, tidak perlu membangun narasi dan berulang-ulang membuat penegasan masih setia bersama Jokowi.
Baca Juga: Pilih Gibran Jadi Cawapres atau Gubernur DKI Jakarta, Ini Jawaban Anies Baswedan
"Bapak Jokowi sangat paham betul karakter setiap ketum partai di Koalisi Indonesia Maju,” katanya.
Berita Terkait
-
MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Capres, Ahmad Dhani Bahas Syarat Pemimpin di Islam
-
Respons Wamensesneg soal Keputusan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Termasuk Ijazah
-
Kandidat Capres Kolombia Ditembak, Peluru Bersarang di Kepala dan Leher
-
Gibran Vs Prabowo di Pilpres 2029? Pengamat: Sangat Realistis!
-
Gerindra Pastikan Prabowo Maju di Pilpres 2029, Tepis Spekulasi Serah Terima ke Gibran
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre