Suara.com - Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan, bahwa jika sistem pemilihan umum atau Pemilu berjalan tidak baik, hanya akan melahirkan anak haram atau pemerintahan yang jadah.
Hal itu disampaikan Cak Imin dalam acara launching Lembaga Saksi Pemenangan Nasional di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).
Cak Imin awalnya mengatakan, demokrasi harus dijalankan dengan benar dan konsisten. Menurutnya, PKB bertanggung jawab atas hal tersebut, untuk itu pihaknya membentuk lembaga saksi pemenangan untuk menjaga jalannya demokrasi yang jujur hingga adil.
"Insya Allah dengan demokrasi yang terjaga sistem pemilu yang adil ini akan membawa bangsa kita menjadi bangsa yang kuat rakyat akan memiliki daya kemandirian politik seperti hal harapan dan cita-cita kita," kata Cak Imin.
Menurutnya, kedaulatan politik menjadi syarat hadirnya kedaulatan ekonomi hingga legitimasi pemerintahan yang sah, jujur dan adil.
Ia menilai Indonesia hanya mimpi menjsdi negeri yang berdaulat, mimpi menjadi negeri yang punya kedaulatan politik kalau gagal melahirkan pemerintahan yang kuat, jujur, adil dan demokratis.
"Ini lah yang menjadi syarat kita sebagai sebuah partai yang ikut pemilu 2024 dan insya Allah apa yang anda semua siapkan lembaga saksi pemenangan nasional tidak hanya berkontribusi kepada PKB saja tapi berkontribusi kepada sistem pemilu yang demokratis yang melahirkan pemerintahan yang baik," tuturnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan, jika sistem pemilihan umum atau pemilu berjalan tidak baik, maka hanya akan melahirkan pemerintahan yang jadah.
Baca Juga: Jokowi Minta Para Capres Jaga Politik Tetap Sejuk karena Situasi Dunia Sedang Tidak Berjalan Normal
"Kalau sistem pemilihan yang tidak baik pasti akan melahirkan anak haram pemerintahan yang jadah, pemerintahan yang tidak konsisten terhadap jalannya sistem yang kita bangun," tuturnya.
"Oleh karena itu apa yang kita lakukan bukan semata-semata untuk kemenangan PKB tetapi untuk sebuah negeri yang demokratis terbuka adil dan makmur," sambungnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta Para Capres Jaga Politik Tetap Sejuk karena Situasi Dunia Sedang Tidak Berjalan Normal
-
Wanti-wanti Jokowi Ke Bakal Capres-Cawapres: Jangan Politisasi Agama, Jangan!
-
Malaysia Hadapi Parlemen Gantung untuk Pertama Kali usai Tak Ada Partai yang Amankan Kursi Mayoritas
-
Hadiri Penutupan Muktamar Muhammadiyah, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin
-
Pemilu Malaysia 2022, Soal Stigmasisasi Lapangan Kerja 'Tiga D'
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran