Suara.com - Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan, bahwa jika sistem pemilihan umum atau Pemilu berjalan tidak baik, hanya akan melahirkan anak haram atau pemerintahan yang jadah.
Hal itu disampaikan Cak Imin dalam acara launching Lembaga Saksi Pemenangan Nasional di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).
Cak Imin awalnya mengatakan, demokrasi harus dijalankan dengan benar dan konsisten. Menurutnya, PKB bertanggung jawab atas hal tersebut, untuk itu pihaknya membentuk lembaga saksi pemenangan untuk menjaga jalannya demokrasi yang jujur hingga adil.
"Insya Allah dengan demokrasi yang terjaga sistem pemilu yang adil ini akan membawa bangsa kita menjadi bangsa yang kuat rakyat akan memiliki daya kemandirian politik seperti hal harapan dan cita-cita kita," kata Cak Imin.
Menurutnya, kedaulatan politik menjadi syarat hadirnya kedaulatan ekonomi hingga legitimasi pemerintahan yang sah, jujur dan adil.
Ia menilai Indonesia hanya mimpi menjsdi negeri yang berdaulat, mimpi menjadi negeri yang punya kedaulatan politik kalau gagal melahirkan pemerintahan yang kuat, jujur, adil dan demokratis.
"Ini lah yang menjadi syarat kita sebagai sebuah partai yang ikut pemilu 2024 dan insya Allah apa yang anda semua siapkan lembaga saksi pemenangan nasional tidak hanya berkontribusi kepada PKB saja tapi berkontribusi kepada sistem pemilu yang demokratis yang melahirkan pemerintahan yang baik," tuturnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan, jika sistem pemilihan umum atau pemilu berjalan tidak baik, maka hanya akan melahirkan pemerintahan yang jadah.
Baca Juga: Jokowi Minta Para Capres Jaga Politik Tetap Sejuk karena Situasi Dunia Sedang Tidak Berjalan Normal
"Kalau sistem pemilihan yang tidak baik pasti akan melahirkan anak haram pemerintahan yang jadah, pemerintahan yang tidak konsisten terhadap jalannya sistem yang kita bangun," tuturnya.
"Oleh karena itu apa yang kita lakukan bukan semata-semata untuk kemenangan PKB tetapi untuk sebuah negeri yang demokratis terbuka adil dan makmur," sambungnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta Para Capres Jaga Politik Tetap Sejuk karena Situasi Dunia Sedang Tidak Berjalan Normal
-
Wanti-wanti Jokowi Ke Bakal Capres-Cawapres: Jangan Politisasi Agama, Jangan!
-
Malaysia Hadapi Parlemen Gantung untuk Pertama Kali usai Tak Ada Partai yang Amankan Kursi Mayoritas
-
Hadiri Penutupan Muktamar Muhammadiyah, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin
-
Pemilu Malaysia 2022, Soal Stigmasisasi Lapangan Kerja 'Tiga D'
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Kebakaran Empat Lawang, 20 Rumah Terdampak dan Kerugian Tembus Rp5,2 Miliar
-
3 Pelaku Begal Polisi di Palembang Ternyata Ayah, Anak dan Seorang Perempuan
-
Jadi Ojek Pangkalan, Polisi di Palembang Ditusuk 4 Kali dan Motornya Dibawa Kabur Begal
-
Kemiskinan Sumsel Turun, Garis Kemiskinan Naik 3,15 Persen Jadi Rp628 Ribu Per Bulan
-
Kasus Iklan BJB, Ada Dugaan Aliran Dana ke Lisa Mariana Lewat Pihak Nominee
-
KPK Tahan Bos-Bos Iklan Bank BJB, Dirut Yuddy Renaldi Mendadak Sakit Saat Akan Dibui
-
BRI Beri Diskon Spesial Seminar Johnny Andrean Lewat Aplikasi BRImo
-
Menuju IFRC 2026, ERT NHM Perdalam Teknik dan Strategi Penyelamatan
-
Gelar Dicopot! Profil Menantu Sultan Brunei yang Bikin Penasaran Publik, Ternyata Ini Kasusnya
-
PSSI Murka! Justin Hubner dan Keluarga Jadi Sasaran Ancaman, Publik Diminta Hentikan Serangan