Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, menyinggung dinamika atau konflik yang terjadi internal PDI Perjuangan, terutama soal adanya Dewan Kolonel vs Dewan Kopral.
Hal itu disampaikan Lodewijk dalam acara pembukaan Pendidikan Politik Bidang Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar di Hotel Sultan Jakarta, Senin (21/11/2022).
Lodewijk awalnya menyampaikan, bahwa bidang media penggalangan opini memiliki tugas setara operasi intelijen.
"Media Penggalangan Opini, penggalangan narasi, penggalanhan adalah operasi intelijen paling tinggi. Tidak semua bisa lakukan pemggalangan, yang bisa hanya dari Kodam, pelaksana Kopassus," kata Lodewijk.
Menurutnya, dalam penggalangan ada tiga pola yang harus diterapkan yakni pertama, biarkan publik berpikir, kedua, biar publik memutuskan kemudian yang ketiga, biarkan mereka bertarung.
Ia mengatakan, biarkan publik berpikir dan memutuskan untuk memilih Partai Golkar dan memilih Airlangga Hartarto menjadi calon presiden.
"Kita ingin bukan hanya mereka berpikir tapi pastikan mereka memutuskan memilih Partai Golkar untuk memilih Airlangga Hartarto," ungkapnya.
Lebih lanjut, Lodewijk kemudian menyindir dinamika atau konflik yang terjadi di PDIP. Menurutnya, pola penggalangan dengan let them fight atau biarkan mereka bertarung telah terjadi di Indonesia, seperti apa yang terjadi di PDIP.
"Let them fight, apakah terjadi di Indonesia? Terjadi nggak? Terjadi. Lihat ada partai lain, dampak dari penggalangan. Seorang Gubernur dengan seorang pejabat tinggi partai ribut," tuturnya.
Baca Juga: Sebut Hanya Puan Maharani yang Punya Tiket Capres 2024, Bahlil: Cuman Ada Masalah...
Lodewijk menilai, dinamika atau konflik yang terjadi di PDIP merupakan penggalangan opini yang sangat dasyat dan merusak.
"Pernah tahu kan? Dan sampai sekarang. Sampai dipanggil, diberikan tegoran, itu artinya let them fight. Sehingga terbentuk dewan kopral dan dewan kolonel. Betapa dahsyatnya penggalangan opini. Sangat merusak. Sangat sakit," pungkasnya.
Dinamika PDIP
Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo secara resmi telah dijatuhi sanksi keras dan terakhir oleh DPP PDIP bidang kehormatan partai buntut menyatakan dukungan ke Ganjar Pranowo. Namun suasana pembacaan sanksi ke FX Rudy ini sangat emosional.
Berdasarkan pantauan Suara.com, pembacaan sanksi dilakukan langsung oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun disaksikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan FX Rudy.
Komarudin mengawali pembacaan sanksi dengan nada yang berat. Tampak ia menahan emosinya, sebab FX Rudy merupakan teman seperjuangannya di PDIP.
Berita Terkait
-
Momen SBY-Megawati Semeja Disebut Luar Biasa Jika Ada Kemungkinan Koalisi PDIP dan Demokrat
-
Koalisi Perubahan Nggak Jelas Kapan Deklarasi, Pengamat Berpikir Kemungkian Duet 'Darah Biru' Puan-AHY: Pasti Luar Biasa
-
Puan Maharani Mulai "PDKT" ke Muhammadiyah, Pengamat: Jangan Hanya Karena Akan Capres
-
Sebut Hanya Puan Maharani yang Punya Tiket Capres 2024, Bahlil: Cuman Ada Masalah...
-
CEK FAKTA: Jadi Benalu di PDIP, Megawati Resmi Pecat Ruhut Sitompul, Benarkah?
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026
-
DPR Minta Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Jangan Sampai Sia-sia Akibat Lingkungan Tak Terurus