Suara.com - Empat belas pengurus wilayah mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat PPP agar mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden di pemilu 2024. Tetapi PPP akan berhati-hati untuk menentukan kandidat.
"Jadi ada beberapa wilayah, kalau tidak salah ada 14 wilayah yang memang sudah menyuarakan untuk mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat PPP bahwa untuk bisa mencalonkan Pak Ganjar, itu permintaan wilayah," kata Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono di Jakarta, baru-baru ini.
PPP merupakan anggota Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Golkar dan PAN yang sampai sekarang mereka belum memutuskan nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Mardiono mengatakan usulan-usulan nama kandidat masih dalam proses.
Jika DPP PPP menyetujui usulan nama kandidat itu, maka DPP akan membawanya untuk dibahas bersama partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu.
Namun, dia belum bisa memastikan sampai kapan proses pembahasan capres akan dilakukan. Mardiono mengatakan PPP berhati-hati dalam memilih capres yang bakal diusung.
"Saya belum bisa pastikan, berproses di partai politik, dan kami harus berhati-hati, dan harus mencermati dinamika yang berkembang di tengah masyarakat kita karena sekali lagi ini adalah untuk membangun bangsa dan negara," kata dia.
Menurut Mardiono, partai politik bertanggung jawab untuk melahirkan tokoh pemimpin bangsa yang mumpuni.
Dia mengatakan sejumlah tokoh pemimpin yang mumpuni nantinya akan ditawarkan KIB kepada masyarakat untuk dipilih dalam pemilu.
Baca Juga: PDIP Sudah Punya Kriteria, 23 Juni 2023 Siap Pamerkan Calon Presidennya, Puan atau Ganjar Ya?
“Ini tidak mudah karena kita sedang memilih tokoh bangsa untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional kita untuk melanjutkan estafet kepemimpinan untuk membangun bangsa ini. Tentu parpol berkewajiban untuk cermat dan berhati-hati,” kata dia.
Mardiono menyebutkan terdapat kemungkinan ada beberapa partai lainnya yang akan turut bergabung dengan KIB. Namun, dia saat ini masih enggan memberitahukan nama partai-partai tersebut.
“Nanti saya beritahu di awal (kalau sudah resmi),” kata dia. [rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
Sentil Wilayah Lain, Ketua PPP Sulsel: Yang Minta Muktamar Cepat Harus Konsisten Segera Muswil!
-
Menakar Masa Depan PPP Pasca Dualisme
-
Konsolidasi PPP: Mardiono dan Din Syamsuddin Bahas Kebangkitan Politik Islam untuk Persiapan 2029
-
Perti Dukung Penuh Kebangkitan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
-
Ganjar Minta Pemerintah Prabowo-Gibran Evaluasi Program dan Jajaran di Tahun Pertama
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional