Suara.com - Empat belas pengurus wilayah mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat PPP agar mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden di pemilu 2024. Tetapi PPP akan berhati-hati untuk menentukan kandidat.
"Jadi ada beberapa wilayah, kalau tidak salah ada 14 wilayah yang memang sudah menyuarakan untuk mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat PPP bahwa untuk bisa mencalonkan Pak Ganjar, itu permintaan wilayah," kata Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono di Jakarta, baru-baru ini.
PPP merupakan anggota Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Golkar dan PAN yang sampai sekarang mereka belum memutuskan nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Mardiono mengatakan usulan-usulan nama kandidat masih dalam proses.
Jika DPP PPP menyetujui usulan nama kandidat itu, maka DPP akan membawanya untuk dibahas bersama partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu.
Namun, dia belum bisa memastikan sampai kapan proses pembahasan capres akan dilakukan. Mardiono mengatakan PPP berhati-hati dalam memilih capres yang bakal diusung.
"Saya belum bisa pastikan, berproses di partai politik, dan kami harus berhati-hati, dan harus mencermati dinamika yang berkembang di tengah masyarakat kita karena sekali lagi ini adalah untuk membangun bangsa dan negara," kata dia.
Menurut Mardiono, partai politik bertanggung jawab untuk melahirkan tokoh pemimpin bangsa yang mumpuni.
Dia mengatakan sejumlah tokoh pemimpin yang mumpuni nantinya akan ditawarkan KIB kepada masyarakat untuk dipilih dalam pemilu.
Baca Juga: PDIP Sudah Punya Kriteria, 23 Juni 2023 Siap Pamerkan Calon Presidennya, Puan atau Ganjar Ya?
“Ini tidak mudah karena kita sedang memilih tokoh bangsa untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional kita untuk melanjutkan estafet kepemimpinan untuk membangun bangsa ini. Tentu parpol berkewajiban untuk cermat dan berhati-hati,” kata dia.
Mardiono menyebutkan terdapat kemungkinan ada beberapa partai lainnya yang akan turut bergabung dengan KIB. Namun, dia saat ini masih enggan memberitahukan nama partai-partai tersebut.
“Nanti saya beritahu di awal (kalau sudah resmi),” kata dia. [rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
Jabbar Idris Buka Muswil PPP Sulbar, Konsolidasi Partai Didorong Menuju Pemilu 2029
-
Ganjar Soroti Pelaksanaan Demokrasi dan Isu Pilkada di Rakernas PDIP 2026
-
Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ganjar: Sikap PDI Perjuangan Sangat Jelas!
-
Sentil Wilayah Lain, Ketua PPP Sulsel: Yang Minta Muktamar Cepat Harus Konsisten Segera Muswil!
-
Menakar Masa Depan PPP Pasca Dualisme
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat
-
Kecewa Tak Ditemui Kapolri, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
-
Diskon Besar hingga Transportasi Gratis! Ini Fasilitas Mudik ke Jakarta yang Ditawarkan Pemprov DKI
-
Amnesty International Anggap Tuntutan Jaksa Terhadap Delpedro Cs Sebagai Operasi Pembungkaman Kritik
-
Anies Baswedan Soroti Keberhasilan Gerakan Rakyat di Ultah Pertama: Bukan Sekadar Papan Nama!
-
Heboh Keluhan Warga Diwajibkan Bayar Infaq Lewat BAZNAS DKI, Pramono: Tak Boleh Ada Pemaksaan!