Suara.com - Sejumlah kader PDIP mengkritisi tindakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang getol mempromosikan alias endorse sosok calon presiden atau capres yang didukungnya. Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, sudah sepatutnya PDIP memanggil Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Ujang, sebab meskipun menjabat sebagai presiden, Jokowi tetap petugas partai di interal PDIP.
"Ya mestinya begitu, mestinya Jokowi (sebagai) kader partai, petugas partai dipanggil ketika melakukan indispliner, tidak taat, tidak patuh pada partai, ya, dipanggil karena partai punya hak untuk itu," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Senin (28/11/2022).
Menurutnya, Jokowi sudah melampaui batasan kader partai di mana tidak boleh membicarakan soal capres dan cawapres.
Ujang menyinggung istilah semua orang sama di mata hukum. Istilah itu dianggapnya juga berlaku pada Jokowi yang sudah sepatutnya dipanggil oleh PDIP.
"Kenapa pak Jokowi bicara pencapresan kan katanya kita sama di depan hukum, kalau sama, ya, tegakkan hukum," ucapnya.
Jokowi kerap membicarakan soal sosok capres atau pemimpin Indonesia selanjutnya di sejumlah acara. Momen paling anyar itu ketika Jokowi berpidato pada acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion GBK, Sabtu (26/11/2022).
Di depan relawannya, Jokowi meminta untuk memilih pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Ia juga memberikan kode kalau pemimpin yang memikirkan rakyatnya itu yang berkeriput dan berambut putih.
Pernyataan Jokowi itu menggiring pembicaraan publik yang merujuk kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Baca Juga: PDIP Kritik Pertemuan Akbar Relawan Jokowi di GBK: Manuver yang Tidak Berguna untuk Rakyat
Di sisi lain, kader PDIP merasa gerah melihat Jokowi yang kerap membicarakan soal sosok capres.
Seperti yang disampaikan oleh politisi PDIP, Sturman Panjaitan di mana dirinya menyinggung soal kedisiplinan terhadap aturan partai. Sebab, PDIP menaruh kewenangan sepenuhnya soal capres dan cawapres di tangan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Disiplin adalah suatu kepatuhan terhadap peraturan yang sudah diberlakukan di semua organisasi," kata Sturman ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Berita Terkait
-
Sumber Dana Relawan Nusantara, Benarkah Libatkan Stafsus Jokowi dan Ketua Kadin?
-
Anies Baswedan Pamer Potong Rambut, Publik Nilai Jadi Aksi 'Counter Attack' Pernyataan Jokowi soal Rambut Putih
-
Mereka Tersengat Kode-kode Jokowi Soal Pemimpin Rambut Putih
-
PDIP 'Warning' Jokowi Disiplin Partai, Heboh Sinyal Calon Presiden Berambut Putih
-
Tanggapi Jokowi Soal Capres Rambut Putih, Prabowo Malah Pamer Uban
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Jangkauan Rudal Iran Kejutkan Dunia, Kota di Israel Luluh Lantak
-
Fasilitas Natanz Diserang Israel dan AS, Iran Waspada Bencana Nuklir
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya