Suara.com - Sejumlah kader PDIP mengkritisi tindakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang getol mempromosikan alias endorse sosok calon presiden atau capres yang didukungnya. Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, sudah sepatutnya PDIP memanggil Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Ujang, sebab meskipun menjabat sebagai presiden, Jokowi tetap petugas partai di interal PDIP.
"Ya mestinya begitu, mestinya Jokowi (sebagai) kader partai, petugas partai dipanggil ketika melakukan indispliner, tidak taat, tidak patuh pada partai, ya, dipanggil karena partai punya hak untuk itu," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Senin (28/11/2022).
Menurutnya, Jokowi sudah melampaui batasan kader partai di mana tidak boleh membicarakan soal capres dan cawapres.
Ujang menyinggung istilah semua orang sama di mata hukum. Istilah itu dianggapnya juga berlaku pada Jokowi yang sudah sepatutnya dipanggil oleh PDIP.
"Kenapa pak Jokowi bicara pencapresan kan katanya kita sama di depan hukum, kalau sama, ya, tegakkan hukum," ucapnya.
Jokowi kerap membicarakan soal sosok capres atau pemimpin Indonesia selanjutnya di sejumlah acara. Momen paling anyar itu ketika Jokowi berpidato pada acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion GBK, Sabtu (26/11/2022).
Di depan relawannya, Jokowi meminta untuk memilih pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Ia juga memberikan kode kalau pemimpin yang memikirkan rakyatnya itu yang berkeriput dan berambut putih.
Pernyataan Jokowi itu menggiring pembicaraan publik yang merujuk kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Baca Juga: PDIP Kritik Pertemuan Akbar Relawan Jokowi di GBK: Manuver yang Tidak Berguna untuk Rakyat
Di sisi lain, kader PDIP merasa gerah melihat Jokowi yang kerap membicarakan soal sosok capres.
Seperti yang disampaikan oleh politisi PDIP, Sturman Panjaitan di mana dirinya menyinggung soal kedisiplinan terhadap aturan partai. Sebab, PDIP menaruh kewenangan sepenuhnya soal capres dan cawapres di tangan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Disiplin adalah suatu kepatuhan terhadap peraturan yang sudah diberlakukan di semua organisasi," kata Sturman ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Berita Terkait
-
Sumber Dana Relawan Nusantara, Benarkah Libatkan Stafsus Jokowi dan Ketua Kadin?
-
Anies Baswedan Pamer Potong Rambut, Publik Nilai Jadi Aksi 'Counter Attack' Pernyataan Jokowi soal Rambut Putih
-
Mereka Tersengat Kode-kode Jokowi Soal Pemimpin Rambut Putih
-
PDIP 'Warning' Jokowi Disiplin Partai, Heboh Sinyal Calon Presiden Berambut Putih
-
Tanggapi Jokowi Soal Capres Rambut Putih, Prabowo Malah Pamer Uban
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
6 Fakta di Balik Bebasnya Piche Kota Indonesian Idol dari Tahanan Kasus Dugaan Pemerkosaan
-
Wabah Hantavirus di Kapal MV Hondius Memaksa Spanyol Ambil Tindakan Darurat Evakuasi Penumpang
-
Muatan Penumpang Disorot! Bus ALS Maut yang Tewaskan 16 Orang Angkut Tabung Gas hinga Sepeda Motor
-
Tragedi Bus ALS vs Truk Tangki di Sumsel: 16 Jenazah Tiba di RS Bhayangkara, Mayoritas Luka Bakar!
-
Komandan Elite Hizbullah Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel di Beirut Selatan
-
Viral Kuitansi Laundry Gubernur Kaltim Rp20,9 Juta Seminggu: Nyuci Dalaman Aja Seharga Cicilan Motor
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Terancam Hak Angket, DPR: Kepala Daerah Harus Sensitif Isu Publik
-
Motif Sakit Hati Anggota BAIS ke Andrie Yunus Diragukan, Hakim: Apa Urusan Prajurit dengan RUU TNI?
-
Gibran dan Teddy Indra Wijaya Jadi Magnet Pilres 2029, Hensa: Semua Bergantung Keputusan Prabowo
-
Rusia Minta Evakuasi Diplomat dari Ibu Kota Ukraina, Eropa Memanas