Politisi PDIP Geram dengan Manuver Relawan Jokowi: Konsentrasi Presiden Tak Boleh Diganggu!

Suara.com - Manuver yang dilakukan oleh relawan Jokowi menjelang Pilpres 2024 terus mendapatkan kritikan dari pihak PDI Perjuangan.

Salah satunya politisi PDIP Hendrawan Supratikno. Ia menilai bahwa konsentrasi presiden dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara telah terganggu oleh para relawan.

Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia menilai bahwa urusan calon presiden dan wakilnya bukan urusan kepala negara atau relawan, melainkan urusan partai politik.

“Konsentrasi Presiden tidak boleh diganggu atau disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang secara konstitusional merupakan ranah parpol,” ujarnya.

Menurutnya, urusan capres dan cawapres itu sudah menjadi ranah partai politik. Oleh karena itu, tidak elok apabila Presiden Joko Widodo dibawa-bawa untuk utusan endorsement Pilpres 2024 karena pekerjaan dan tanggung jawab presiden sangat besar.

Terlebih, Jokowi kini sudah masuk tahun ketiga di periode keduanya menjabat sebagai presiden. Dalam waktu yang tersisa dua tahun ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk memastikan program strategis nasional yang sudah direncanakan dengan baik.

“Proyek-proyek tersebut, seperti kita tahu memakan anggaran yang sangat besar,” lanjutnya.

Anggota Komisi XI DPR ini menilai bahwa sudah seharusnya lingkaran dekat Presiden harus ikut andil dalam menjaga reputasi dan kredibilitasnya, bukan malah menarik keluar presiden dari tugas dan tanggung jawab pokoknya.

Sebelumnya, kritik keras juga dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terhadap acara bertajuk Nusantara Bersatu yang digelar di GBK pada Sabtu (26/11/2022) lalu. Menurutnya, ada yang tidak sehat dalam acara para relawan Jokowi tersebut.

Baca Juga: PKS Soroti Kehadiran Jokowi di Acara Nusantara Bersatu: Buat Apa Kegiatan Seperti Itu Dihadiri Presiden?

“Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu, menjadi pela­jaran politik yang sangat penting. Terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut sampai dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat,” kata Hasto.