"Rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya, tidak ada yang tidak punya dosa. Hanya para nabi (yang tidak punya dosa). Presiden harus dikiritik. Saya akan ajukan ke MK pasal ini. Saya wakil rakyat saya tidak penting sudah diputuskan di sana tak penting," ungkapnya.
Dasco selaku pimpinan sidang menyela pembicaraan Iskan dengan menyebut jika fraksi PKS sudah menyetujui RUU KUHP tingkat I. Iskan tak terima dan merasa dirinya memiliki hak untuk bicara sebagai wakil rakyat.
"Saya wakil rakyat," ujar Iskan.
"Catatan sudah kita terima," kata Dasco.
"3 menit hak saya," kata Iskan lagk.
"Disepakati oleh fraksi PKS," timpal Dasco.
Beda halnya dengan PKS, interupsi Partai Demokrat justru adem karena menuai pujian. Semua orang yang hadir, memberikan tepuk tangan atas penyampaian catatan dari anggota Komisi III fraksi Demokrat, Santoso. Ia meminta RKUHP tidak dipakai untuk mengkriminalisasi masyarakat.
"Kami dari Fraksi Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaruan hukum pidana melalui rekodifikasi sebagai produk warisan kolonial Belanda. Penting untuk diingat bahwa semangat dekolonialisasi ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat," kata Santoso.
Santoso meminta pemerintah bisa menjamin terpenuhinya hak masyarakat. Khususnya, untuk berpendapat. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan serta edukasi terhadap aparat yang harus diutamakan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.
"Baik terima kasih kepada Fraksi Partai Demokrat yang telah menyampaikan catatan seperti selayaknya yang kita kasih pada kesempatan sidang paripurna hari ini," ujar Dasco menanggapi interupsi Santoso.
Protes Jangan Jadi Diktator
Melanjutkan momen panas saat fraksi PKS interupsi, Iskan pada akhirnya meminta Dasco selaku pimpinan tak bertindak sebagai diktator. Ia meminta haknya sebagai wakil rakyat untuk berbicara selama tiga menit.
"Tapi ini hak saya untuk bicara. Jangan kamu jadi diktator di sini," kata Iskan.
"Bukan ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi," tutur Dasco.
"Kasih saya waktu ngomong saya minta 3 menit. Jangan Pak Sufmi jadi diktator," pinta Iskan.
Berita Terkait
-
KUHP Baru: Hati-Hati Menghina Pemerintah Bisa Dipenjara 1 Tahun, Makin Lama Dibui Kalau Disebar di Medsos
-
Tok! DPR Sahkan RKUHP Menjadi Undang-undang
-
Ganjar Pranowo Akui Puan Maharani Panglima Tempur saat Dirinya Menang di Pilgub Jateng Dua Periode
-
Ramai Penolakan, Lika-Liku Perjalanan Panjang RKUHP hingga Kini Sah Jadi Undang-Undang
-
Massa Demo Tolak RKUHP Disambut Kawat Berduri di Depan DPR RI
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Kronologi Donald Trump dan Istri Dievakuasi, Tembakan Meletus di Gedung Putih
-
Apresiasi Daerah Berprestasi 2026 Digelar, Mendagri Dorong Iklim Kompetitif Antardaerah
-
APPMBGI Ingatkan Potensi Tekanan Pasokan Pangan Imbas Program MBG
-
Presiden Iran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan dan Blokade
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat