Suara.com - Kemarahan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) mendapatkan respons dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun sempat membahas persoalan ini dengan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi pada Selasa (7/12/2022) di Balai Kota DKI Jakarta.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Bamus Suku Betawi 1982, Zainuddin atau Oding yang juga hadir dalam pertemuan itu. Ia mengakui Heru memang di sela pembahasan soal Bamus Betawi sempat menanyakan mengenai kemarahan Forkabi.
"Sempat sih dibahas, 'gimana ini Forkabi', gitu," ujar Oding saat dikonfirmasi, Rabu (7/12/2022).
Oding menyebut kemarahan Forkabi wajar karena belum mendapatkan penjelasan lengkap soal kebijakan ini. Setelah pertemuan dengan Heru, ia menyebut pihaknya akan mencoba berbicara dengan pimpinan Forkabi agar memahami alasan pencopotan Marullah.
"Kondisi ini kita anggap wajar, karena mungkin belum begitu memahami situasi batiniyah yang ada. nanti setelah diberikan pemahaman dan penjelasan itu, saya kira mereka akan mengerti," ucapnya.
Selain itu, ia juga mengakui memang pemilihan Sekda dari orang asli Betawi sudah menjadi tradisi. Namun, selama ada tujuan baik di belakangnya diharapkan organisasi massa Betawi bisa menerima dan mendukung.
"Nanti mereka akan diberikan pengertian dan pemahaman secara lengkap bahwa ini kan ada semacam riak-riak ketersinggungan orang betawi terhadap pemindahan posisi bang Marullah," pungkasnya.
Baca Juga: Bamus Ganti Nama, Majelis Amanah Masyarakat Betawi Bakal Dideklarasikan di Balai Kota DKI
Forkabi Marah
Sebelumnya, Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Abdul Ghoni geram dengan keputusan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono mencopot Marullah Matali dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI. Ia menyebut masyarakat Betawi kecewa dengan Heru.
Ia menyebut dengan mencopot Marullah, berarti Heru tidak menghargai anak Betawi. Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI ini menilai seharusnya Heru tak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan.
“Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena. Harus ada etika. Saya tersinggung,” ujar Ghoni dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (4/12/2022).
Menurutnya, sejak era Gubernur-gubernur sebelumnya, seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Syaiful Hidayat Hingga Anies Baswdan jabatan Sekda selalu diisi oleh putra Betawi. Dengan mencopot Marullah, Heru disebutnya telah membuat ketegangan di tingkat masyarakat.
“Heru harusnya punya etika dan tata krama. Ini sama saja, Heru tak memiliki etika dan tata krama. Menjadikan Uus (Kuswanto) Plt Sekdaprov itu tak beretika,” ucapnya.
Berita Terkait
-
Bamus Ganti Nama, Majelis Amanah Masyarakat Betawi Bakal Dideklarasikan di Balai Kota DKI
-
Dualisme Bamus Betawi Berakhir Setelah Empat Tahun, Marullah Matali Bakal Jadi Ketua Baru
-
Marullah Matali Dicopot dari Sekda DKI, Taufik Tuding Heru Budi Langgar Aturan
-
Segini Gaji Sekda DKI Jakarta, Fantastis Kalahkan Presiden RI!
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar