Di Depan Ketua KPK, Wapres Ma'ruf: Korupsi Pelayanan Air dan Tanah Berdampak ke Kesejahteraan Petani

Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (9/12/2022). Pada kesempatan itu, Ma'ruf sempat menyoroti soal praktik korupsi yang terjadi di pelayanan air dan tanah.

Awalnya, Ma'ruf menyampaikan kalau sumber daya kekayaan alam Indonesia mesti dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat.

"Sumber daya yang bernilai tinggi mesti kita kelola dan gunakan demi kepentingan rakyat, bukannya malah memperkaya individu, kelompok atau korporasi," kata Ma'ruf.

Ia menyebut seluruh negara di dunia mengakui korupsi adalah sumber dari segala masalah.

"Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Ma'ruf menerangkan kalau situasi sulit yang tengah dihadapi Indonesia saat ini akan semakin berat dengan adanya perilaku korupsi. Terlebih praktik korupsi yang terjadi juga ikut mengganggu kesejahteraan para petani.

"Korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan," ujarnya.

"Demikian pula, pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral," sambungnya.

Oleh karenanya dia menegaskan segala upaya pemulihan sosial ekonomi membutuhkan dukungan dari KPK.

Baca Juga: Hakim Agung Gazalba Saleh Ditahan KPK Kasus Suap, KY Segera Periksa Pelanggaran Etik

"Dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku korupsi," ujarnya.

Acara Hakordia yang hari ini juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di antaranya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Yasir Limpo, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauizah, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain itu ada juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya.