Seperti di 2019, Jokowi menegaskan tidak berminat menjabat presiden tiga periode.
"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi sebagaimana dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).
Lagi-lagi Jokowi tegas menyatakan, sikapnya tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi konstitusi, masa jabatan presiden dibatasi selama dua periode.
Meski demikian, sejumlah kalangan dekat Jokowi banyak yang mendengungkan masa jabatan presiden tiga periode. Di mana salah satu alasannya adalah masa pandemi Covid-19.
Muncul Lagi Maret 2022
Setahun isu jabatan presiden tiga periode tenggelam. Nyatanya kembali timbul di Maret 2022. Kali ini lebih masif, terang-terangan sejumlah pentolan partai pendukung Jokowi mulanya mengusulkan adanya penundaan Pemilu 2024.
Isu itu pertama kali mencuat kala Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan adanya penundaan pemilu. Bak permainan estafet, isu tersebut kemudian ditangkap dan diamini oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Lama-kelamaan isu penundaan pemilu berubah jadi wacana presiden tiga periode. Kali ini kalangan menteri bertindak sebagai pendengung. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Cukup lama isu masa jabatan presiden tiga periode itu beredar. Hingga akhirnya Jokowi kembali angkat bicara. Kali ini sang presiden sekali lagi menegaskan dirinya bakal patuh pada konstitusi UUD 1945.
"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022).
Meski demikian, saat itu Jokowi menambahkan, wacana penundaan pemilu maupun jabatan presiden tiga periode tidak bisa dilarang. Kata dia, hal itu bagian dari demokrasi.
Pernyataan itu memantik kritik, khususnya dari para 'lawan' politik Jokowi atau yang di luar pemerintahan. Jokowi dianggap tidak tegas, bahkan 'menikmati' wacana tersebut.
Tak hanya kritik, sejumlah aksi massa digelar di beberapa daerah, mereka tegas menolak adanya penundaan pemilu maupun jabatan presiden tiga periode.
Akhirnya, pada April 2022, Jokowi menegaskan agar jajaran menterinya lebih fokus pada masalah yang dihadapi negara. Ia melarang para menterinya bicara lagi soal isu presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," tegas Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Berita Terkait
-
Baru Terungkap! Ada Mimpi dan Ambius Perancang KUHP untuk Segera Disahkan
-
Pamer Foto Bertiga, Ekspresi Gibran Berbeda, Kaesang dan Kahiyang Senyum Lebar: Anak Pertama Banyak Beban
-
Bikin Salfok! Kaesang Terciduk Pakai Kaos Gambar Puan: Calon Kader?
-
Sidang Roy Suryo Terkait Kasus Meme Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi Ditunda, Ternyata Begini Alasannya
-
Sidang Pembacaan Tuntutan Roy Suryo Kasus Meme Jokowi Ditunda, Kuasa Hukum Kecewa
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat
-
Peneliti UGM: 60 Persen Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal, Perlindungan Masih Lemah
-
Soroti Kasus Dokter Magang Meninggal Kelelahan, MGBKI Dorong Reformasi Sistem Internsip Nasional
-
Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem