Suara.com - Mayoritas partai politik di DPR RI sepakat untuk tidak mengundi nomor urut partai politik. Kebanyakan dari mereka memilih untuk mempertahankan nomor urut partai yang pernah digunakan pada Pemilu 2019.
PDI Perjuangan memandang mempertahankan nomor urut yang lama menjadi sebuah efisiensi. Karena itu PDIP memilih tidak mengundi ulang nomot.
"Kalau bendera sudah ada nomor urutnya, tiba-tiba harus ganti kalau sudah diganti nomor urut man ganti baru. Hal yang kaya gini (tak undi ulang nomor urut) menjadi efisiensi, pengiritan lah kalau saya bilang," kata Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Sama halnya dengan PDIP, Golkar juga memilih opsi menggunakan nomor urut lama ketimbang mengundi. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan nomor berapapun sebenarnya sama bagusnya.
"Golkar putuskan untuk tetap di nomor lama," kata Nurul.
Sementara itu, Partai Gerindra memastikan ikut mempertahankan nomor urut lama untuk Pemilu 2024.
"Rata-rata partai di Senayan termasuk di Gerindra tetap memilih nomor yang lama," kata Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Partai NasDem juga memilih mempertahankan nomor urut lama dengan alasan praktis.
"Soal no partai, NasDem pilih opsi tetap dengan nomor lama Pemilu 2019. Partai NasDem nomor 5 lebih praktis," kata Ketua DPP NasDem Effendi Choirie atau Gus Choi.
Baca Juga: Pemilu 2024, KPU Terima 204 Juta Jiwa Data Penduduk Pemilih Potensial dari Pemerintah
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB juga memilih realistis dengan mempertahankan nomor urut lama. Menurut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan opsi nomor urut lama dapat membuat irit karena atribut lama masih bisa dipakai.
"Saya kira, substansinya supaya irit logistik Pemilu. Barang yang sudah terlanjur nomor lama dipakai ulang," kata Imin.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan nomor urut yang masuk undian kini menjadi terbatas lantaran banyak partai di Parlemen yang memilih tetap mempertahankan nomor urut lama. Demokrat sendiri ikut mayoritas partai, yakni memilih nomor urut lama.
"Meskipun bersifat opsional, namun karena semua partai yang telah menjadi peserta Pemilu sebelumnya lebih memilih untuk mempertahankan nomor urutnya maka kami pun demikian," kata Kamhar, Rabu (14/12/2022).
Partai Keadilan Sejatera (PKS) memilih tetap menggunakan nomor urut lama sebagaimana pada Pemilu 2019. PKS dipastikan tidak ikut undian nomor urut yang akan dilaksanakan KPU RI pada hari ini.
"PKS lebih sepakat dengan pilihan bisa tetap menggunakan nomor urut sesuai Pemilu 2019, yaitu untuk PKS tetap nomor urut 8," kata Sekjen PKS Aboebakar Alhabsyi dalam keterangannya, Rabu (14/12/2022).
Berita Terkait
-
Pemilu 2024, KPU Terima 204 Juta Jiwa Data Penduduk Pemilih Potensial dari Pemerintah
-
Turun Gunung! Amien Rais Tuding Ada Konspirasi KPU Gagalkan Partai Ummat Lolos Pemilu
-
PPP Ingin Nomor Urut Parpol Diundi: Penuhi Asas Persamaan
-
Nomor Urut yang Diundi Terbatas, Demokrat Ikuti Parpol Lain Pertahankan Nomor Lama Partai di Pemilu
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Komnas Perempuan: Situasi HAM di Papua Bukan Membaik, Justru Makin Memburuk
-
Jaksa Agung: KUHP-KUHAP Baru Akan Ubah Wajah Hukum dari Warisan Kolonial
-
15 WN China Serang TNI di Area Tambang Emas Ketapang: 5 Fakta dan Kondisi Terkini
-
LBH: Operasi Militer di Papua Ilegal dan Terstruktur Sistematis Sejak 1961
-
YLBHI: Kekuasan Polri di Ranah Sipil Mirip ABRI Zaman Orde Baru
-
Antisipasi Angin Kencang, Pramono Instruksikan Pangkas Pohon Tua di Jakarta
-
Jenguk Siswa dan Guru Korban Insiden Mobil SPPG, Prabowo: Cepat Sembuh Ya
-
LAZ Al Azhar dan Jaringan Sekolah YPI Gerak Cepat Pulihkan Sumatera Pasca Bencana
-
Masuk Dakwaan, 80 Konten Instagram Ini Jadi Senjata Jaksa Jerat Aktivis Delpedro Marhaen Cs
-
Badan Gizi Nasional Dorong UMKM dan Masyarakat Lokal Jadi Tulang Punggung Program MBG