Suara.com - Mayoritas partai politik di DPR RI sepakat untuk tidak mengundi nomor urut partai politik. Kebanyakan dari mereka memilih untuk mempertahankan nomor urut partai yang pernah digunakan pada Pemilu 2019.
PDI Perjuangan memandang mempertahankan nomor urut yang lama menjadi sebuah efisiensi. Karena itu PDIP memilih tidak mengundi ulang nomot.
"Kalau bendera sudah ada nomor urutnya, tiba-tiba harus ganti kalau sudah diganti nomor urut man ganti baru. Hal yang kaya gini (tak undi ulang nomor urut) menjadi efisiensi, pengiritan lah kalau saya bilang," kata Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Sama halnya dengan PDIP, Golkar juga memilih opsi menggunakan nomor urut lama ketimbang mengundi. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan nomor berapapun sebenarnya sama bagusnya.
"Golkar putuskan untuk tetap di nomor lama," kata Nurul.
Sementara itu, Partai Gerindra memastikan ikut mempertahankan nomor urut lama untuk Pemilu 2024.
"Rata-rata partai di Senayan termasuk di Gerindra tetap memilih nomor yang lama," kata Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Partai NasDem juga memilih mempertahankan nomor urut lama dengan alasan praktis.
"Soal no partai, NasDem pilih opsi tetap dengan nomor lama Pemilu 2019. Partai NasDem nomor 5 lebih praktis," kata Ketua DPP NasDem Effendi Choirie atau Gus Choi.
Baca Juga: Pemilu 2024, KPU Terima 204 Juta Jiwa Data Penduduk Pemilih Potensial dari Pemerintah
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB juga memilih realistis dengan mempertahankan nomor urut lama. Menurut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan opsi nomor urut lama dapat membuat irit karena atribut lama masih bisa dipakai.
"Saya kira, substansinya supaya irit logistik Pemilu. Barang yang sudah terlanjur nomor lama dipakai ulang," kata Imin.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan nomor urut yang masuk undian kini menjadi terbatas lantaran banyak partai di Parlemen yang memilih tetap mempertahankan nomor urut lama. Demokrat sendiri ikut mayoritas partai, yakni memilih nomor urut lama.
"Meskipun bersifat opsional, namun karena semua partai yang telah menjadi peserta Pemilu sebelumnya lebih memilih untuk mempertahankan nomor urutnya maka kami pun demikian," kata Kamhar, Rabu (14/12/2022).
Partai Keadilan Sejatera (PKS) memilih tetap menggunakan nomor urut lama sebagaimana pada Pemilu 2019. PKS dipastikan tidak ikut undian nomor urut yang akan dilaksanakan KPU RI pada hari ini.
"PKS lebih sepakat dengan pilihan bisa tetap menggunakan nomor urut sesuai Pemilu 2019, yaitu untuk PKS tetap nomor urut 8," kata Sekjen PKS Aboebakar Alhabsyi dalam keterangannya, Rabu (14/12/2022).
Berita Terkait
-
Pemilu 2024, KPU Terima 204 Juta Jiwa Data Penduduk Pemilih Potensial dari Pemerintah
-
Turun Gunung! Amien Rais Tuding Ada Konspirasi KPU Gagalkan Partai Ummat Lolos Pemilu
-
PPP Ingin Nomor Urut Parpol Diundi: Penuhi Asas Persamaan
-
Nomor Urut yang Diundi Terbatas, Demokrat Ikuti Parpol Lain Pertahankan Nomor Lama Partai di Pemilu
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar