Suara.com - Beredar kabar bahwa bakal calon presiden Partai NasDem Anies Baswedan dikenakan pasal berat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal itu diklaim karena Anies terjerat perkara terselubung.
Informasi tersebut disebarkan dan diunggah oleh kanal YouTube bernama 'ULASAN POLITIK' pada Selasa (13/12/2022).
Begini narasi yang dituliskan dalam unggahan tersebut.
"TAK BISA KABUR LAGI??PENCITRAAN ANIES AMBLAS TOTAL ~ VIRAN NEWS" tulis judul unggahan.
"~~ mirisss..!!! DI JERAT PERKARA TERSELUBUNG Bawaslu resmi tetapkan Anies pasal berat" tulis keterengan di thumbnail video.
Lalu benarkah klaim tersebut?
Penjelasan
Berdasarkan hasil penelusuran, kabar soal Bawaslu resmi tetapkan Anies pasal berat dan terjerat perkara terselubung adalah salah.
Faktanya, judul dan isi video unggahan tak berkaitan sama sekali. Dalam video tak ada informasi mengenai Bawaslu yang menjerat Anies Baswedan pasal berat akibat perkara terselubung.
Baca Juga: Curi Start Kampanye dengan Safari Politik, Tagar AniesNasdemOut Trending Twitter
Unggahan video berisi pembahasan mengenai Anies yang diduga melakukan kampanye terselubung di masjid ketika kunjungan ke Aceh.
Melansir Suara.com, pihak NasDem menjelaskan bahwa yang dilakukan Anies di masjid saat di Aceh hanya sekedar salat Jumat.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan bahwa dia mengikuti kegiatan Anies di Aceh. Hari itu, Anies dan sejumlah politisi Partai Nasdem hanya melakukan salat Jumat di masjid ikonik di Aceh dan tidak melakukan kampanye.
"Sekarang begini, saya kebetulan ada di situ. Yang disebut kampanye itu kan 'pilih saya' kan gitu. Kalau ceramah di masjid itu tausiah kan, sambutan di masjid itu tausiah kan? Tapi saat itu Anies tidak melakukan karena habis salat, assalamualaikum-assalamualaikum ya sudah, jalanlah kita," kata Ali.
"Anies di masjid itu salat Jumat. Semua umat Islam juga setiap Jumat itu sholat berjamaah kan? Terus masyarakatnya, karena di Aceh inikan setiap Jumat pasti ramai kan. Apakah kita mau salahkan masyarakatnya mengikuti Mas Anies?" kata dia.
Kesimpulan
Berita Terkait
-
Curi Start Kampanye dengan Safari Politik, Tagar AniesNasdemOut Trending Twitter
-
CEK FAKTA: Ma'ruf Amin Imbau Warga Miskin Sedekah Biar Tak Ngundang Bencana, Benarkah?
-
Fakta Berubahnya Logo dan Slogan Jakarta, Heru Budi Ganti Lagi Warisan Anies Baswedan
-
Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi Akan Terus 'Dimainkan' Buat Hadang Anies Nyapres
-
Isu Presiden Tiga Periode Kembali Menggema, Karena Tidak Ada Yang Bisa Bendung Elektabilitas Anies Baswedan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial