Suara.com - Bupati Meranti Muhammad Adil menolak minta maaf atas ucapannya terhadap Kementerian Keuangan yang ia sebut diisi setan dan iblis. Ia tak terima dengan sistem Dana Bagi Hasi (DBH) minyak di wilayahnya.
Pernyataan Muhammad Adil di depan anggota Kemenkeu yang diabadikan dalam video itu membuat Stafsus Menkeu Yustinus menuntut permohonan maaf. Adil bahkan terkena teguran dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Kendati menimbulkan kontroversi dan protes dari pemerintahan, Adil menolak untuk minta maaf.
"Enggak perlu lah minta maaf. Itu kan pertanyaan saya kenapa perlu saya minta maaf. Itukan pertanyaan bukan pernyataan," kata Adil dikutip Wartekonomi --jaringan Suara.com, Selasa (12/12/2022).
"Enggak ada saya nyebut-nyebutkan itu, pertanyaan saya itu kan apakah Kemenkeu itu isinya iblis atau setan?" Adil mengklarifikasi isu yang beredar.
Amukan Bupati Meranti tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman, pada saat melakukan rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada hari Kamis (9/12/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Adil menanyakan terkait dengan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
Adil menyebut bahwa pada tahun 2022, Kepulauan Meranti menerima DBH sebesar Rp 114 miliar dengan hitungan harga minyak US$60 per barel.
Padahal menurutnya, dengan merujuk pada pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, pembahasan APBD Meranti pada tahun 2023 menggunakan asumsi harga minyak dunia yang dikabarkan naik menjadi US$100 per barel.
Sebelumnya, dalam sebuah potongan video yang beredar, Bupati Meranti, Muhammad Adil, mengaku muak melihat perwakilan Kementerian Keuangan yang hadir di rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia.
“Izin, Pak. Saya enek lihat Bapak di sini,” kata Bupati Meranti Muhammad Adil seperti dikutip dari video, Senin (12/12/2022).
Awalnya, Muhammad Adil blak-blakkan menyampaikan pendapatnya di depan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman. Kemudian, dirinya mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
Dirinya mengeklaim, Kepulauan Meranti memproduksi 8 ribu barel minyak per hari, tetapi tidak mendapat laporan rincian penerimaan daerah.
Setelah itu, Muhammad Adil juga menyebut Kemenkeu diisi iblis dan setan.
“Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan, jangan diambil lagi minyak di Meranti,” katanya. “Enggak apa-apa, kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap oleh pusat,” imbuh Adil.
Berita Terkait
-
Fakta Miris Meranti Diungkap Rocky Gerung: Wajar Bupati Marah, Surplus Dibawa ke Pusat, Warganya Tetap Miskin
-
Sebut Kemenkeu Isinya Setan hingga Ancam Gabung Malaysia, Bupati Meranti Disemprot Mendagri Tito
-
Elit Megawati Semprot Bupati Meranti yang Mengancam Pemerintah: Jangan Sok, Mentang-mentang....
-
Buat yang Suka Pakai Plastik dan Minuman Manis, Tahun Depan Ada Cukainya
-
Ruhut Sitompul Kritik Jangan Tiru Sikap Bupati Meranti, Netizen Malah Dukung M Adil
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera