Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyarankan agar gubernur tidak lagi dipilih lewat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menilai cara tersebut tidak efektif.
Menurut Alex, lebih baik gubernur dipilih lewat penunjukan langsung oleh presiden, seperti penjabat gubernur. Menurutnya hal ini bisa saja dilakukan jika memang rakyat menghendakinya.
"Kepala daerah yang ditunjuk langsung itu lebih efektif. Kenapa nggak kita ubah? Kalau rakyat itu dilakukan perubahan kenapa tidak?" ujar Alex dalam acara Rapat Koordinasi Anti Korupsi di Ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Alex menilai proses pilkada seperti yang dijalankan selama ini hanya membuat repot dan dengan biaya besar. Bahkan, kepala daerah terpilih juga kerap menunjukan hasil tak memuaskan dalam bekerja.
"Daripada bolak-balik kita pilkada, hasilnya nggak keruan, ngapain juga habisin duit hasil nggak jelas?" ucapnya.
Tak hanya kinerja buruk, bahkan ada beberapa kali Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi. Banyak juga yang malah sibuk menambah kekayaan pribadinya ketika menjabat.
"Kadang saya nggak habis pikir ketika saya cek (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) LHKPN pejabat ini-itu," jelasnya.
Bahkan, ia pernah menemukan ada pejabat yang memiliki 20-50 bidang tanah. Hal ini juga disebutnya membuat mahal harga tanah karena dimonopoli seseorang.
"Ini yang buat harga tanah mahal sekali karena dikuasi kelompok tertentu, individu tertentu. Dan mohon maaf, kita harus men-set cara pikir kita, jangan menumpuk harta seolah olah nggak ada habis," katanya.
Baca Juga: Ogah Maju Nyagub Pilkada DKI 2024 karena Kerjanya Berat, Heru Budi: Serahkan ke yang Pingin Saja
Berita Terkait
-
Ogah Maju Nyagub Pilkada DKI 2024 karena Kerjanya Berat, Heru Budi: Serahkan ke yang Pingin Saja
-
Sebut Pemilu 1999 Paling Demokratis, Cak Imin: Pemilu Agak Rusak Usai Pilkada Langsung, Satu Suara Dihargai Rp500 Ribu
-
Bamsoet Dorong Gibran Maju ke Pilkada Jakarta: yang Pasti Golkar Dukung karena Dia Punya Modal Sosial Besar
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal