Suara.com - Pemerintah akhirnya bakal memberhentikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) gegara pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2022.
Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kepala Negara mengatakan meski PPKM bakal dihilangkan Covid-19 masih ada hingga saat ini.
“Hari ini, kemarin, kasus harian kita berada di angka 1.200, dan mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita,” kata Jokowi pada Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Jokowi menerangkan berdasarkan data yang ada tren penurunan kasus harian Covid-19 terus terjadi. Dia mencontohkan bahwa hingga Selasa (20/12), kasus Covid-19 secara harian sebesar 1.200 kasus. Jumlah itu menunjukkan penurunan drastis dibanding puncak kasus saat varian Covid-19 Omicron yang mencapai 64 ribu kasus.
“Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulitnya,” katanya.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan situasi sulit pandemi Covid-19 dapat dikelola dengan baik, sehingga menjadi terkendali. Hal itu karena pemerintah bersikap tenang dan melakukan kalkulasi dengan cermat untuk mengendalikan situasi sulit.
“Kita ingat saat itu, alat pelindung diri kurang, oksigen tak ada. Pasien numpuk di rumah sakit. Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup, tidak gelagapan, sehingga situasi yang sangat sulit itu dapat kita kelola dengan baik,” ujar dia.
Jokowi juga menceritakan saat Covid-19 varian Delta masuk ke Indonesia, hampir 80 persen menteri di kabinet menyarankan dirinya untuk melakukan lockdown. Saat itu kasus harian Covid-19 mencapai 56 ribu kasus.
“Saya ingat hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk lockdown, termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama. Kalau itu kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain saat ini,” kata Jokowi lagi. (Antara)
Berita Terkait
-
Gibran Rakabuming Mainan Sepeda Jan Ethes di Hadapan Jokowi, Warganet: Anak Pertama Tapi Masih Imut
-
Jokowi Segera Hentikan Ekspor Komoditas Mentah Lain Setelah Nikel, Apa Saja?
-
Analis: Kalau Mau Disebut Negarawan, Jokowi Tidak Perlu Keluarkan Dekrit Penundaan Pemilu 2024
-
Demokrat Sebut Ada Rencana Dekrit Penundaan Pemilu 2024, Analis: Kalau Pak Jokowi Mau Husnulkhatimah...
-
Luhut Minta KPK Jangan Sering OTT Maling Uang Rakyat Bisa Bikin Nama NKRI Jelek, Singgung Siapa Mau Melawan?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- Biodata dan Pendidikan Gus Elham Yahya yang Viral Cium Anak Kecil
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Pelaku Bom SMAN 72 Jakarta Dipindah Kamar, Polisi Segera Periksa Begitu Kondisi Pulih
-
Robohkan Rumah yang Dijarah hingga Rata Dengan Tanah, Ahmad Sahroni Sempat Ungkap Alasannya
-
Hakim PN Palembang Raden Zaenal Arief Meninggal di Indekos, Kenapa?
-
MUI Tegaskan Domino Halal Selama Tanpa Unsur Perjudian
-
Korlantas Polri Gelar Operasi Zebra 2025 dari 17 November, Ini Tujuan Utamanya
-
Fantastis, Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Indramayu Rugikan Negara Rp 16,8 Miliar
-
Ikut Borobudur Marathon, Hasto PDIP: Mens Sana in Corpore Sano Harus Jadi Budaya
-
Kahiyang Ayu Angkat Pesona Batik Sumut di Gebyar Kriya Nusantara dan Jogja ITTAF 2025
-
Gubernur Bobby Nasution Lepas Peserta GIXA North Sumatera 2025
-
Detik-detik Pencarian Korban Longsor Cilacap, BNPB Ingat Pesan Prabowo