Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Jenderal TNI Andika di Istana Negara, Senin (19/11/2021). [Foto dok. Dispen AL]
Pesta politik yang sudah didepan mata pun menjadi concern Jokowi. Jokowi pun juga berpesan kepada Yudo atas tugas barunya untuk bisa menjaga netralitas TNI dalam pesta politik yang akan dihadapi kurang dari 2 tahun lagi.
Politik praktis yang sering terjadi selama proses menuju pemilihan umum pun menjadi poin besar yang diingatkan Jokowi kepada Yudo.
"Agar menjaga netralitas TNI, agar tidak ketarik-tarik ke dalam politik praktis yang paling penting. Karena pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga kondusifitas negara kita" tambah Jokowi.
Kontributor : Dea Nabila
Komentar
Berita Terkait
-
Bukan jadi Cawapres Anies di Pilpres, Apa Motif NasDem Dekati Jenderal Andika Perkasa?
-
Gaji dan Tunjangan Laksamana Yudo Margono Usai Jadi Panglima TNI
-
Serahkan Jabatan Panglima TNI, Andika Perkasa Wariskan Senjata Ini Untuk Tangani KKB Papua
-
NasDem Jadwalkan Pertemuan dengan Andika Perkasa, Willy Aditya: Beliau Punya Tempat Spesial di Partai Kami
-
Panglima TNI Yudo Bakal Datangi Tiga Daerah Rawan Konflik, Termasuk Markas TPNPB-OPM
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu