Suara.com - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan perihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) hanya membuat jelek nama Indonesia mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak tidak terkecuali Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM). Menurut peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, metode pencegahan belum bisa mengurangi tindak pidana korupsi.
Ketimbang OTT, Luhut menyebut hal yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan pencegahan. Zaenur menganggap kalau penindakan masih harus tetap dilakukan.
"Penindakan itu harus keras. Saya juga lihat penindakan itu yang masih menjadi salah satu instrumen agar para pihak pemangku kepentingan, termasuk birokrasi, itu mau untuk mengadopsi perbaikan sistem melalui digitalisasi," kata Zaenur kepada Suara.com, Rabu (21/12/2022).
Lebih lanjut, Zaenur menganggap kalau upaya penindakan dan pencegahan bak dua sisi mata uang dalam satu keping yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, dua upaya tersebut harus berjalan dalam rel yang bersamaan.
"Pernyataan Menko Marves ini mengecilkan kontribusi upaya penindakan dalam pemberantasan korupsi. Seakan-akan pemberantasan korupsi itu hanya bisa dilakukan dengan baik jika dilakukan dengan pencegahan," tuturnya.
Lebih lanjut, Zaenur juga menilai kalau penindakan dan pencegahan harus berjalan seperti satu tarikan nafas. Termasuk, penindakan semata tanpa pencegahan itu adalah hal yang tidak efektif.
Ketika upaya penindakan tindak pidana korupsi berlangsung, tambah Zaenur, upaya pencegahan juga harus berjalan. Contohnya dengan melakukan perbaikan sistem.
"Pascapenindakan, orang dalam kondisi syok, maka itu adalah saat yang baik untuk menginstal sistem yang baru dan kemudian orang mau menerima adanya perubahan," sambung Zaenur.
Sebelumnya, Luhut menyampaikan kepada KPK agar tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jika digitalisasi diterapkan di berbagai sektor.
Menurutnya OTT sangat tidak baik bagi keberlangsuangan bernegara.
"Bukan jelek, ya jelek buat kita dong, karena kita bikin peluang ada OTT, kalau semua udah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan,” kata Luhut kepada wartawan pada Selasa (20/12/2022).
Dalam sambutannya menghadiri Peluncuran Aksi Pemcegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK bersama sejumlah kementerian/lembaga di kawasan Jakarta Pusat, Luhut mengemukan dampak positif dari digitalisasi.
Salah satunya, sudah terdapat 14 pelabuhan di Indonesia yang tergiditalisasi. Hal itu menurutnya harus disambut positif. Ditargetkan, selanjutnya harus ada 149 pelabuhan kecil terdigitalisasi.
Lebih jauh, dia memaparkan soal E-Katalog yang merupakan salah satu contoh digitalisasi. Di dalamnya bisa dimasukan perputaran uang senilai Rp1.600 triliun.
"Yaitu Rp1.200 triliun dari belanja pemerintah dan Rp400 triliun belanja dari BUMN. Itu sama dengan 105 miliar dolar (Amerika Serikat)," kata Luhut.
Tag
Berita Terkait
-
Suram! Politisi Demokrat Ini Soroti Ucapan Luhut OTT Bikin Jelek Negara: Nggak Ada Harapan
-
OTT Adalah Keharusan Bukan Opsi, Pukat UGM Sebut Ucapan Luhut Sangat Kontraproduktif dengan Upaya Pemberantasan Korupsi
-
Waduh! Sekjen Relawan Jokowi-Prabowo Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap Hakim MA
-
Profil dan Kekayaan 5 Hakim MA Tersangka KPK, Sudrajad Dimyati Paling Tajir
-
Luhut Bilang OTT Melulu Tidak Baik, Novel Baswedan: Justru Pelemahan Pemberantasan Korupsi yang Tidak Baik!
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut