Suara.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) terkait urusan pengelolaan sampah.
Jokowi mengeluhkan pengelolaan sampah ini masih belum menemui titik cerah bahkan sejak dia menjadi Wali Kota hingga dua kali menjabat presiden.
Mantan Wali Kota Solo ini pun agar memprioritaskan dananya untuk pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove.
“Menurut saya urusan sampah ini jadi prioritas, saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang, urusan sampah belum pernah yang namanya beres,” kata Presiden Jokowi dalam Rakernas BPDLH di Jakarta, Rabu.
Jokowi menceritakan hingga saat ini masalah pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan. Jokowi sempat bertanya langsung kepada para gubernur yang hadir dalam acara tersebut mengenai progres pengelolaan sampah.
“Gubernur ada yang sudah beres belum urusan sampah. Ada yang tunjuk jari? belum. Kalau sudah ada yang tunjuk jari, besok saya cek langsung ke lapangan. Belum ada. Karena saya tahu, belum ada. ini harus segera diselesaikan,” kata dia.
Menurut Jokowi, dana pengelolaan sampah di setiap daerah sudah tersedia, namun programnya tidak kunjung terselesaikan.
Prioritas kedua penggunaan dana BPDLH, kata Jokowi, adalah rehabilitasi hutan mangrove. Menurut Jokowi, keberadaan hutan mangrove dapat berdampak positif bagi kelestarian lingkungan.
“Konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki, konsentrasi di situ, kalau yang namanya konsentrasi di mangrove, saya minta konkret-konkret saja,” ujar dia.
Baca Juga: Hasrat Anies Baswedan Jadi Presiden Bakal Pupus, Dijegal Jokowi Tiga Periode?
Jokowi ingin program rehabilitasi hutan mangrove dibuat konkret. Dia menginginkan adanya persemaian untuk melahirkan bibit.
Presiden Jokowi menyindir program-program lingkungan terdahulu yang kerap menggunakan gaya komunikasi bombastis namun minim manfaat.
“Siapkan nursery (persemaian)-nya dulu, siapkan persemaiannya dulu, bibitnya bisa dihitung, jangan nanti kaya dulu-dulu. Kalau penanaman, penanaman satu miliar pohon, saya hadir sering sekali itu, saya jamin yang ditanam itu tak ada seribu, saya jamin lagi yang hidup itu tidak ada yang namanya 100, tidak ada,” kata dia. [Antara]
Berita Terkait
-
Hasrat Anies Baswedan Jadi Presiden Bakal Pupus, Dijegal Jokowi Tiga Periode?
-
Jokowi Masif Bangun Bendungan, Pengamat: Majukan Industri Pertanian, Listrik Hingga Pariwisata
-
Wajah Gibran Saat Buka Masker Bikin Pangling Jemaat Lansia Gereja Ini: Masih Ganteng
-
CEK FAKTA: Di Hadapan Jokowi, Borok Luhut Pandjaitan Dibongkar Sri Mulyani, KPK sampai Turun Tangan, Benarkah?
-
Catat Pesan Penting Brigjen Hendro Pandowo ke Semua Bintara Baru Jaga Nama Polri, Ada Kaesang Pangarep Muncul
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu