Geram Kadernya Benny Rhamdani 'Digebuki' Penyerang Jokowi, OSO: Kalau Berani Hadapi Saya

Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) geram dengan kabar kadernya Benny Rhamdani babak belur banyak dikritik usai video memperlihatkan Benny di hadapan Jokowi tersebar luas di jagat media sosial terkait siap tempur melawan penyerang presiden.

OSO heran mengapa kadernya tersebut menjadi sasaran kritik. Ia lantas menantang para pengkritik tersebut untuk berhadapan dengan dirinya.

"Kader saya Benny Ramdhani itu digebuki orang, salahnya apa ya? Saya mau klarifikasi orang, siapa yang berani mari hadapi saya," kata Oso dalam sambutannya di acara HUT Hanura ke-16 di JCC, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Menurutnya, ia bukan baru dalam dunia politik. Sehingga ia mewanti-wanti kepada para pihak yang melempar kritik.

"Saya ini baru berpolitik nggak macam-macam orang politik. Saya terus terang baru, baru 55 tahun berpolitik. Beginilah saya," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa dirinya memang menghargai semua orang tanpa membeda-bedakan.

"Jadi saya pertama menghargai semua saya punya teman para kiai, pendeta ada, ustaz ustaz," pungkasnya.

Kritikan

Sebelumnya, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, seharusnya Presiden Jokowi mencopot Benny Ramdhani sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Baca Juga: Siapa Berani?! Ketum Hanura Oso Tantang Debat Siapapun yang Tolak IKN Nusantara

Hal itu menyusul pernyataannya di hadapan Jokowi tersebar luas di jagat media sosial melalui tayangan video soal siap tempur melawan penyerang presiden.

"Video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani yang meminta izin di depan Presiden Joko Widodo untuk bertempur melawan serangan lawan tentu sangat tidak layak," kata Jamiluddin kepada wartawan, Kamis (1/12/2022).

Menurutnya, permintaan yang mengarah pada penggunaan fisik itu tak selayaknya disampaikan relawan, terlebih sebagai pejabat publik. Ia menilai Benny seolah masih hidup di negara otoriter, yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah.

"Padahal, Benny sekarang hidup dan berkiprah dalam negara demokrasi. Penyelesaian berbagai persoalan seharusnya melalui dialog dan musyawarah," ungkapnya.

Jamilluddin menilai, dengan pernyataannya tersebut, Benny dianggap tidak layak memimpin instansi pemerintah. Menurutnya, Benny tak sesuai memimpin di era reformasi yang mengedepankan demokrasi.

"Karena itu, sepantasnya Jokowi mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI. Hal itu diperlukan agar instansi pemerintah tidak ada dipimpin orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Orang seperti ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," pungkasnya.