Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal adanya partai yang gagal lolos sebagai peserta Pemilu 2024 lalu menuduh adanya campur tangan pihak Istana terlibat. Ini setelah Partai Ummat gagal lolos verifikasi sebagai peserta pemilu, lalu Amien Rais menuding ada kekuatan besar yang membuat partainya gagal lolos.
Jokowi pun menegaskan bahwa Istana tidak pernah ikut campur dalam proses seleksi peserta Pemilu yang dilakukan Komisi Pemberantasan Umum (KPU). Ia menyatakan bahwa seleksi peserta Pemilu sepenuhnya menjadi wewenang KPU, sehingga tidak mungkin Istana mengintervensi.
“Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu 2024 itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu," tegas Presiden Jokowi dalam sambutannya di HUT Hanura seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Rabu (21/12/2022).
"Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” sambungnya.
Jokowi menegaskan dirinya tidak terlibat dalam proses seleksi peserta Pemilu 2024 dan tidak mengerti apa-apa mengenai itu. Ini karena hal tersebut diurus KPU yang merupakan lembaga independen dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.
“Saya itu enggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100 persen urusannya KPU, bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi enggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada!” tegas Jokowi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengungkapkan kekhawatirannya jika ada partai yang gagal berkoalisi dan lagi-lagi menuding Istana ikut campur. Pasalnya, Istana ataupun dirinya sama sekali tidak ikut campur dengan urusan koalisi antarpartai.
“Padahal kita itu enggak ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak,” tambah presiden.
Tak sampai di situ, Jokowi juga khawatir Istana dan dirinya kembali dituding jika ada tokoh politik yang tidak bisa dapat partai untuk mendukungnya sebagai peserta Pilpres 2024.
Baca Juga: Tak Ingin Jokowi Disalahkan, Refly Harun Beri Saran: Keluarkan Perpu Hapus Presidential Threshold
“Tuduh lagi Presiden ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lha urusannya apa dengan saya,” ucap Jokowi.
Atas dasar itu, Jokowi meminta semua pihak bisa berpikir dengan akal sehat sebelum melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Istana ataupun dirinya.
Apalagi, Jokowi menyebut pejabat yang duduk di Istana kerap menjadi korban tuduhan dan gampang dicurigai mengintervensi sesuatu hal terkait Pemilu 2024.
“Jadi memang repot kita yang duduk di Istana ini, kelihatan nggak ada benernya terus. Orang gampang curiga ke sana, orang nuduh paling gampang ya ke Istana," kata Jokowi.
"Tanya aja ke menteri Mensesneg. Kadang-kadang saya tanya, 'Pak kok ini ada seperti ini?' Beliau ya gak tahu, saya ya gak tahu, saya tanya ke beliau, beliau juga gak tahu,” sambungnya.
Berita Terkait
-
Tak Ingin Jokowi Disalahkan, Refly Harun Beri Saran: Keluarkan Perpu Hapus Presidential Threshold
-
Ada Al Nahyan Pakai Singlet dan Kucing Oyen di Poster Ucapan "Selamat Hari Ibu" Jokowi
-
Prabowo Subianto Bocorkan Ada Mark Up Alutista 300 Persen, Panda Nababan Kecewa Kasusnya Tak Pernah Diangkat
-
Refly Harun Heran dengan Pernyataan Jokowi Khawatir Dikambinghitamkan: Makin Tunjukkan Istana Terlibat Urusan Koalisi
-
Jokowi Terima Kunjungan Presiden Vietnam di Istana Bogor, Ajak Tanam Pohon Merawan
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
9.401 Peserta BPJS PBI Tak Terlacak dan 3.934 Lainnya Telah Meninggal, Mensos Beri Penjelasan
-
Efisiensi Anggaran, Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Naik Kendaraan Umum hingga Sepeda Sekali Sepekan
-
Viral! Wartawan Diculik dan Diperas Oknum Mengaku Polisi di Bekasi, Saldo Rp13 Juta Ludes
-
Menteri Hukum Serahkan 146 Sertifikat KI, Lindungi Warisan Budaya Bali
-
Ketahuan Saat Bayar Utang! Begini Kronologi Penangkapan Mahfud Dukun Pengganda Uang Asal Cianjur
-
Program KNMP Dongkrak Produktivitas Nelayan hingga Dua Kali Lipat
-
Gugur dalam Misi Perdamaian PBB, Ini Rincian Penghormatan dan Santunan untuk 3 Prajurit TNI
-
Naik 500 Persen! Program KNMP Sukses Ciptakan Belasan Lapangan Kerja Baru di Wilayah Pesisir
-
Kemensos Desain Ulang Pola Kerja untuk Efisiensi dan Produktivitas Digital
-
Bekasi Darurat Mutilasi? Menelisik Pola Kejahatan Ekstrem di Balik Tragedi Serang Baru