Suara.com - "OTT KPK enggak bagus untuk negeri" yang meluncur dari mulut Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), terus menuai kritikan. Terbaru sorotan datang dari Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi yang ikut menyesalkan celotehan itu.
Tak cuma Luhut, Adhie juga turut menyesalkan sikap Menter Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD yang seolah "mengamini" kata-kata dari rekannya di Kabinet Indonesia Maju tersebut.
Adhie menegaskan bahwa pernyataan Luhut yang meminta KPK tak sering-sering melakukan OTT karena merugikan bangsa tidak bisa dibenarkan. Bahkan, ucapan Luhut itu justru bisa mengarah ke obstruction of justice -- suatu upaya menghalangi atau merintangi proses penyidikan -- setelah KPK baru saja menangkap tersangka korupsi melalui OTT.
“Apapun konteksnya, kritik vulgar LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) terhadap OTT Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dibenarkan," tegas Adhie Massardi seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Jumat (23/12/2022).
"Bahkan lebih dari itu, bisa mengarah ke obstruction of justice terhadap proses hukum tersangka yang baru saja kena OTT KPK,” sambungnya.
Apalagi, Luhut melontarkan pernyataannya itu selang berapa hari setelah KPK berhasil meringkus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak melalui OTT. Terlebih tersangka KPK tersebut merupakan salah satu petinggi Partai Golkar, di mana ia bernaung di partai yang sama oleh Luhut.
“Kita tahu ST Simanjuntak petinggi Partai Golkar Jatim, sedangkan LBP orang paling dipercaya Presiden Widodo, di DPP Partai Golkar duduk sebagai Ketua Dewan Penasihat," ucap Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini.
"Padahal kita tahu menurut undang-undang baru (UU No 19/2019 Pasal 3) KPK itu ditempatkan di bawah eksekutif (presiden) dan para pegawainya masuk dalam rumpun ASN,” lanjutnya.
Karena itu, Adhie pun mengungkapkan kekhawatirannya mengenai masa depan KPK, apalagi setelah adanya pernyataan sekelas Mahfud MD yang seolah mendukung pernyataan Luhut.
Baca Juga: CEK FAKTA: KPK Resmi Miskinkan Menkeu Sri Mulyani Karena Korupsi BLBI, Benarkah?
“Maka ditambah dengan pernyataan Mahfud MD, petinggi Istana setingkat Menko (Polhukam) yang viral di medsos dan dianggap publik mengamini pernyataan LBP, membuat masyakat kian cemas terhadap masa depan KPK,” tambah Adhie.
Kendati demikian, Adhie tetap percaya pada kinerja KPK melalui OTT akan tetap dilakukan. Ia juga yakin Ketua KPK Firli Bahuri selalu tegar dalam menghadapi tekanan-tekanan atas kinerja lembaga antirasuah yang dipimpinnya.
“Saya percaya Pak Firli, Ketua KPK bisa tegar menghadapi tekanan ini. Tapi sejauh mana beliau sanggup meyakinkan armadanya untuk terus berlayar menerjang badai korupsi di negeri ini, kita lihat saja nanti,” tandas Adhie.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: KPK Resmi Miskinkan Menkeu Sri Mulyani Karena Korupsi BLBI, Benarkah?
-
Blak-blakan! Rizal Ramli Sebut Muhaimin Iskandar dan Airlangga Hartarto Pasien Rawat Luar KPK
-
Tanpa Didampingi Selvi Ananda, Ekspresi Gibran Dukung Jan Ethes Main Basket Dapat Sorotan Warganet
-
Ferdy Sambo: Kapolri Sempat Percaya Skenario Kasus Brigadir Yosua
-
Benarkah Rumah Gibran Digeledah KPK dan Ditemukan Uang Ratusan Triliun?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Anak SD Diduga Bunuh Ibu di Medan: Kejanggalan Kasus dan Mengapa Polisi Sangat Berhati-hati
-
OTT KPK di Bekasi: Bupati Ade Kuswara Diduga Terima Suap Proyek