Suara.com - "OTT KPK enggak bagus untuk negeri" yang meluncur dari mulut Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), terus menuai kritikan. Terbaru sorotan datang dari Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi yang ikut menyesalkan celotehan itu.
Tak cuma Luhut, Adhie juga turut menyesalkan sikap Menter Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD yang seolah "mengamini" kata-kata dari rekannya di Kabinet Indonesia Maju tersebut.
Adhie menegaskan bahwa pernyataan Luhut yang meminta KPK tak sering-sering melakukan OTT karena merugikan bangsa tidak bisa dibenarkan. Bahkan, ucapan Luhut itu justru bisa mengarah ke obstruction of justice -- suatu upaya menghalangi atau merintangi proses penyidikan -- setelah KPK baru saja menangkap tersangka korupsi melalui OTT.
“Apapun konteksnya, kritik vulgar LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) terhadap OTT Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dibenarkan," tegas Adhie Massardi seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Jumat (23/12/2022).
"Bahkan lebih dari itu, bisa mengarah ke obstruction of justice terhadap proses hukum tersangka yang baru saja kena OTT KPK,” sambungnya.
Apalagi, Luhut melontarkan pernyataannya itu selang berapa hari setelah KPK berhasil meringkus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak melalui OTT. Terlebih tersangka KPK tersebut merupakan salah satu petinggi Partai Golkar, di mana ia bernaung di partai yang sama oleh Luhut.
“Kita tahu ST Simanjuntak petinggi Partai Golkar Jatim, sedangkan LBP orang paling dipercaya Presiden Widodo, di DPP Partai Golkar duduk sebagai Ketua Dewan Penasihat," ucap Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini.
"Padahal kita tahu menurut undang-undang baru (UU No 19/2019 Pasal 3) KPK itu ditempatkan di bawah eksekutif (presiden) dan para pegawainya masuk dalam rumpun ASN,” lanjutnya.
Karena itu, Adhie pun mengungkapkan kekhawatirannya mengenai masa depan KPK, apalagi setelah adanya pernyataan sekelas Mahfud MD yang seolah mendukung pernyataan Luhut.
Baca Juga: CEK FAKTA: KPK Resmi Miskinkan Menkeu Sri Mulyani Karena Korupsi BLBI, Benarkah?
“Maka ditambah dengan pernyataan Mahfud MD, petinggi Istana setingkat Menko (Polhukam) yang viral di medsos dan dianggap publik mengamini pernyataan LBP, membuat masyakat kian cemas terhadap masa depan KPK,” tambah Adhie.
Kendati demikian, Adhie tetap percaya pada kinerja KPK melalui OTT akan tetap dilakukan. Ia juga yakin Ketua KPK Firli Bahuri selalu tegar dalam menghadapi tekanan-tekanan atas kinerja lembaga antirasuah yang dipimpinnya.
“Saya percaya Pak Firli, Ketua KPK bisa tegar menghadapi tekanan ini. Tapi sejauh mana beliau sanggup meyakinkan armadanya untuk terus berlayar menerjang badai korupsi di negeri ini, kita lihat saja nanti,” tandas Adhie.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: KPK Resmi Miskinkan Menkeu Sri Mulyani Karena Korupsi BLBI, Benarkah?
-
Blak-blakan! Rizal Ramli Sebut Muhaimin Iskandar dan Airlangga Hartarto Pasien Rawat Luar KPK
-
Tanpa Didampingi Selvi Ananda, Ekspresi Gibran Dukung Jan Ethes Main Basket Dapat Sorotan Warganet
-
Ferdy Sambo: Kapolri Sempat Percaya Skenario Kasus Brigadir Yosua
-
Benarkah Rumah Gibran Digeledah KPK dan Ditemukan Uang Ratusan Triliun?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS