Suara.com - Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan (KSP) angkat bicara mengenai tuduhan yang disasarkan kepada istana soal intervensi pemilu.
Seperti yang diketahui, beberapa saat lalu muncul tudingan dan kecurigaan yang menyebut bahwa pihak istana melakukan intervensi terhadap gejolak politik di Indonesia.
Mengutip Wartaekonomi -- jaringan Suara.com, Moeldoko secara tegas menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, bahkan pihak istana tak ikut campur tangan dengan urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Bahwa persoalan-persoalan politik itu yang telah dikelola oleh KPU, kita tidak pernah sama sekali ikut campur ya. Enggak ada cerita itu kita mau melakukan politik praktis, apalagi KSP sama sekali,” ujar Moeldoko di Jakarta dikutip dari Wartaekonomi -- jaringan Suara.com, Jumat (23/12/2022).
Moeldoko menjelaskan bahwa saat ini pemerintah lebin fokus untuk menyelesaikan baik program maupun proyek nasional strategis yang sudah ditetapkan dan sisa 2 tahun lagi.
KSP juga tak pernah melakukan politik praktis, sebab mereka lebih fokus dalam membantu mengejar penyelesaian berbagai proyek pemerintah.
“Kita fokus pada program-program pemerintah, khususnya mengejar proyek nasional strategis yang saat ini kita kalkulasi ya karena kita tinggal waktu 2 tahun," tutur Moeldoko.
"Saya sudah membuat peta tentang proyek-proyek nasional strategis kira-kira nanti presentasinya seperti apa dan hasil akhirnya seperti apa. Itu yang sedang saya kerjakan,” sambungnya.
Selain itu, Moeldoko meminta semua pihak supaya tak terburu-buru berfikiran negatif kepada pemerintah.
Baca Juga: Istana Dituding ada Keterlibatan dalam Kelulusan Peserta Partai Pemilu 2024, Jokowi: Urusan KPU Itu!
Pasalnya, pemerintah disebut tak pernah ikut campur dengan proses penyelenggaraan pemilu.
“Wong kita semuanya sibuk berpikir tentang program,” pungkas Moeldoko.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais menyebut tak lolosnya Partai Ummat sebagai peserta pemilu 2024 karena kritikannya terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Hal itu membuat Partai Ummat menjadi satu-satunya yang tak lolos verifikasi faktual.
KPU pun mengumumkan partai Ummat tidak lolos verifikasi faktual. Usai penetapan tersebut, partai Ummat membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses verifikasi tersebut.
Berita Terkait
-
Istana Dituding ada Keterlibatan dalam Kelulusan Peserta Partai Pemilu 2024, Jokowi: Urusan KPU Itu!
-
Palestina Khawatirkan Pembentukan Pemerintahan Ekstrem Kanan Israel
-
Usai Jokowi Ngomel, Giliran Ma'ruf Amin Sentil Partai Tak Lolos Pemilu: Sudah Garis Tangan
-
Pesan Wapres ke Parpol yang Tak Lolos Peserta Pemilu: Tak Perlu Menyalahkan, Sudah Garis Tangannya
-
Ma'ruf Amin soal Parpol Tak Lolos Pemilu 2024: Sudah Garis Tangannya Begitu
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau