Suara.com - Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan (KSP) angkat bicara mengenai tuduhan yang disasarkan kepada istana soal intervensi pemilu.
Seperti yang diketahui, beberapa saat lalu muncul tudingan dan kecurigaan yang menyebut bahwa pihak istana melakukan intervensi terhadap gejolak politik di Indonesia.
Mengutip Wartaekonomi -- jaringan Suara.com, Moeldoko secara tegas menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, bahkan pihak istana tak ikut campur tangan dengan urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Bahwa persoalan-persoalan politik itu yang telah dikelola oleh KPU, kita tidak pernah sama sekali ikut campur ya. Enggak ada cerita itu kita mau melakukan politik praktis, apalagi KSP sama sekali,” ujar Moeldoko di Jakarta dikutip dari Wartaekonomi -- jaringan Suara.com, Jumat (23/12/2022).
Moeldoko menjelaskan bahwa saat ini pemerintah lebin fokus untuk menyelesaikan baik program maupun proyek nasional strategis yang sudah ditetapkan dan sisa 2 tahun lagi.
KSP juga tak pernah melakukan politik praktis, sebab mereka lebih fokus dalam membantu mengejar penyelesaian berbagai proyek pemerintah.
“Kita fokus pada program-program pemerintah, khususnya mengejar proyek nasional strategis yang saat ini kita kalkulasi ya karena kita tinggal waktu 2 tahun," tutur Moeldoko.
"Saya sudah membuat peta tentang proyek-proyek nasional strategis kira-kira nanti presentasinya seperti apa dan hasil akhirnya seperti apa. Itu yang sedang saya kerjakan,” sambungnya.
Selain itu, Moeldoko meminta semua pihak supaya tak terburu-buru berfikiran negatif kepada pemerintah.
Baca Juga: Istana Dituding ada Keterlibatan dalam Kelulusan Peserta Partai Pemilu 2024, Jokowi: Urusan KPU Itu!
Pasalnya, pemerintah disebut tak pernah ikut campur dengan proses penyelenggaraan pemilu.
“Wong kita semuanya sibuk berpikir tentang program,” pungkas Moeldoko.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais menyebut tak lolosnya Partai Ummat sebagai peserta pemilu 2024 karena kritikannya terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Hal itu membuat Partai Ummat menjadi satu-satunya yang tak lolos verifikasi faktual.
KPU pun mengumumkan partai Ummat tidak lolos verifikasi faktual. Usai penetapan tersebut, partai Ummat membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses verifikasi tersebut.
Berita Terkait
-
Istana Dituding ada Keterlibatan dalam Kelulusan Peserta Partai Pemilu 2024, Jokowi: Urusan KPU Itu!
-
Palestina Khawatirkan Pembentukan Pemerintahan Ekstrem Kanan Israel
-
Usai Jokowi Ngomel, Giliran Ma'ruf Amin Sentil Partai Tak Lolos Pemilu: Sudah Garis Tangan
-
Pesan Wapres ke Parpol yang Tak Lolos Peserta Pemilu: Tak Perlu Menyalahkan, Sudah Garis Tangannya
-
Ma'ruf Amin soal Parpol Tak Lolos Pemilu 2024: Sudah Garis Tangannya Begitu
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
Terkini
-
PDIP Ambil Posisi Penyeimbang, Pengamat Ingatkan Risiko Hanya Jadi Pengkritik
-
Gaji ASN Gorontalo Macet di Awal 2026, Ini Fakta-faktanya
-
Viral Ratusan Ton Bantuan Korban Banjir Bireuen Ternyata Menumpuk Rapi di Gudang BPBD!
-
Wajahnya Terekam Jelas! Begal Payudara Sasar Pelajar SMP di Jakbar, Korban Sampai Trauma
-
Dewas KPK Nyatakan Istri Tersangka Kasus K3 Bersalah, Dihukum Minta Maaf Secara Terbuka
-
Waspada! Ini 9 Daerah Rawan dan Langganan Banjir di Jakarta
-
Update Banjir Jakarta: 11 RT Masih Terendam, Ketinggian Air di Bawah 50 Cm
-
Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
-
Belum Masuk Prolegnas, Komisi II DPR Sebut Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Dibahas
-
KUHP dan KUHAP Mulai Berlaku, Puan Maharani: Momen Bersejarah untuk Indonesia