Suara.com - Sejak dideklarasikan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh Partai NasDem pada 3 Oktober 2022, Anies Baswedan sudah melakukan sederet aktivitas politik.
Misalnya Anies melakukan safari politik ke berbagai wilayah Indonesia, yang belakangan malah membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu dituding mencuri start dalam melakukan kampanye.
Direktur Eksekutif lembaga survei Charta Politika, Yunarto Wijaya, ikut mengomentari dampak deklarasi dan safari politik dari Anies tersebut.
Yunarto menyoroti dampaknya terhadap tiga partai yang berpotensi mengusungnya, yakni Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.
Menurutnya, secara kualitatif cuma Partai NasDem yang mengklaim manfaatnya. "Karena kan kegiatannya langsung habis 3 Oktober digenjot habis, di Sumut, Sulawesi Selatan," terang Yunarto, dikutip dari program Adu Perspektif di kanal YouTube Total Politik, Jumat (23/12/2022).
Namun ada yang menarik dari segi data kuantitatifnya. Yunarto merujuk pada hasil survei elektabilitas SMRC serta sedikit bocoran dari Charta Politika.
Rupanya efek ekor jas alias coat tail effect ini malah dirasakan oleh PKS dan Partai Demokrat yang notabene belum benar-benar resmi mencalonkan Anies.
"Bocoran dikit ya, ternyata kenaikan elektabilitas pasca deklarasi Anies tidak terjadi di NasDem. Terjadinya malah di Demokrat dan PKS," ungkap Yunarto.
Tentu hasil ini membuat sebagian pihak terkejut karena partai yang diketuai Surya Paloh itulah yang sudah mantap mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024.
Baca Juga: Ogah Deklarasikan Bakal Capresnya di Tahun Ini, PKS: Kita Fokus Liburan
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, bahkan sempat berkelakar mengenai situasi tak biasa ini.
"Kalau di politik dulu istilahnya politik air mancur. Yang dekat nggak kena, yang jauh malahan kena," ujar Jansen.
Namun sebenarnya apa penyebab Partai NasDem malah tidak mendapat dampak positif dari deklarasi Anies? Rupanya hal ini berkaitan dengan sikap Partai NasDem yang masih abu-abu dengan wacana perubahan bersama Anies.
"Kalau Demokrat dan PKS, kita lekatkan pada identitas perubahan itu tadi, dari 2014 mereka sudah punya identitas itu. Jadi ketika kemudian disandingkan dengan Anies yang kebetulan sejak 2017, sejak dipecat dia menjadi simbol perlawanan Jokowi, dan simbol perubahan, kan gampang banget buat PKS dan Demokrat melekatkan itu," terang Yunarto.
Sementara di sisi lain, Partai NasDem dikenal menjadi koalisi Jokowi sejak tahun 2014. "NasDem dia punya 8 tahun portofolio menjadi sosok atau partai yang membidangi keberlanjutan tadi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jubir PKB Sudah Ngledek 'Sindrom Thanos', Eh Waketumnya Malah Ngode Cak Imin Jadi Cawapres Anies
-
Mantan Panglima TNI Andika Perkasa Jadi Kandidat Kuat Cawapres Anies untuk Pilpres 2024
-
Effendy Choirie Sebut Anies Baswedan Tak Berpolitik Identitas
-
Menteri Senior KIB Diduga Jadi Sosok Penggoda PKS Buat Masuk Kabinet: Penguasa Mau Tapi Malu-malu
-
Belum Deklarasi, PKS Ngaku Sudah Punya Program 5 Tahun sampai Desain APBN: Tunggu Tanggal Mainnya
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?