Suara.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai Jokowi yang memberikan tanggapan mengenai reshuffle kabinet hanyalah ucapan doorstop.
Yunarto menyampaikan bahwa pertanyaan reshuffle kabinet Jokowi sudah terhitung ada 5 kali pada tahun 2022 ini.
Namun hal tersebut kini menjadi menarik karena adanya momen kebetulan wawancara doorstop Jokowi mengenai pertanyaan reshuffle tersebut.
Lantas menurutnya, ucapan Jokowi tersebut dinilai hanya sebatas doorstop semata.
"Nah kalau mencoba berspekulasi. Pertama, saya sih melihat bahwa situasinya hanya sebatas doorstop. Wartawan menanyakan menggunakan data Charta Politika dan pak Jokowi menyatakan 'mungkin'," kata Yunarto Wijaya dikutip Suara.com dari tayangan KOMPAS TV, Selasa (27/12/2022).
Spekulasi Yunarto, ia menyebut hal tersebut akan berbeda bobotnya ketika Jokowi menyelipkan soal reshuffle dalam pidatonya, baik resmi maupun tidak resmi.
Selain itu, Yunarto Wijaya menyinggung soal perbandingan data kepuasan publik terhadap dua hal yang berkaitan dengan pemerintah Jokowi-Maruf Amin.
Hasil survei Charta Politika soal data kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ada pada angka 72,9%.
Sementara itu, survei yang satu-satunya dilakukan oleh Charta Politika, yakni data kepuasan publik kepuasan publik terhadap menteri adalah sebesar 60,5%.
Baca Juga: Presiden Jokowi Larang Jual Rokok Batangan, Pakar: Kalau Beli Banyak Boleh Gitu?
"Di situ kita lihat ada GAP sekitar 12,9% dan kemudian kita tanyakan lebih lanjut, apakah kemudian apabila Jokowi melakukan reshuffle bapak ibu saudara setuju atau tidak," tutur Yunarto.
Yunarto menyampaikan ada sekitar 61,8% yang menyatakan publik setuju jika Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
Oleh sebab itu, Yunarto berharap jika Jokowi benar-benar melakukan reshuffle kabinet, maka hal tersebut didasarkan pada kinerja menteri, bukan karena adanya kepentingan politik.
"Artinya betul ada hal prerogatif dari seorang presiden untuk menilai menteri-menterinya, baik dari sisi politik ataupun dari sisi kinerja," jelasnya.
Yunarto lalu menyinggung jika nantinya ada sikap dari Partai NasDem yang berbeda, maka ia berharap tak hanya sebatas hal tersebut.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, menteri dari Partai NasDem diisukan berpotensi terkena reshuffle karena adanya rumor soal perpecahan antara Jokowi dengan Surya Paloh.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Larang Jual Rokok Batangan, Pakar: Kalau Beli Banyak Boleh Gitu?
-
Bikin Ribuan Pedagang Asongan Terancam Nganggur, Ini Alasan Jokowi Larang Jual Rokok Ketengan
-
Benarkah Masih Ada Kelompok yang Ingin 'Menampar Jokowi' dengan Isu Tiga Periode?
-
Jokowi Resmikan Bendungan Sadawarna di Subang Seharga Rp2 Triliun
-
Bak Dapat Durian Runtuh! Asroni Dikasih Rp 1 Juta Langsung Oleh Jokowi: Alhamdulillah!
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi