Suara.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai Jokowi yang memberikan tanggapan mengenai reshuffle kabinet hanyalah ucapan doorstop.
Yunarto menyampaikan bahwa pertanyaan reshuffle kabinet Jokowi sudah terhitung ada 5 kali pada tahun 2022 ini.
Namun hal tersebut kini menjadi menarik karena adanya momen kebetulan wawancara doorstop Jokowi mengenai pertanyaan reshuffle tersebut.
Lantas menurutnya, ucapan Jokowi tersebut dinilai hanya sebatas doorstop semata.
"Nah kalau mencoba berspekulasi. Pertama, saya sih melihat bahwa situasinya hanya sebatas doorstop. Wartawan menanyakan menggunakan data Charta Politika dan pak Jokowi menyatakan 'mungkin'," kata Yunarto Wijaya dikutip Suara.com dari tayangan KOMPAS TV, Selasa (27/12/2022).
Spekulasi Yunarto, ia menyebut hal tersebut akan berbeda bobotnya ketika Jokowi menyelipkan soal reshuffle dalam pidatonya, baik resmi maupun tidak resmi.
Selain itu, Yunarto Wijaya menyinggung soal perbandingan data kepuasan publik terhadap dua hal yang berkaitan dengan pemerintah Jokowi-Maruf Amin.
Hasil survei Charta Politika soal data kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ada pada angka 72,9%.
Sementara itu, survei yang satu-satunya dilakukan oleh Charta Politika, yakni data kepuasan publik kepuasan publik terhadap menteri adalah sebesar 60,5%.
Baca Juga: Presiden Jokowi Larang Jual Rokok Batangan, Pakar: Kalau Beli Banyak Boleh Gitu?
"Di situ kita lihat ada GAP sekitar 12,9% dan kemudian kita tanyakan lebih lanjut, apakah kemudian apabila Jokowi melakukan reshuffle bapak ibu saudara setuju atau tidak," tutur Yunarto.
Yunarto menyampaikan ada sekitar 61,8% yang menyatakan publik setuju jika Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
Oleh sebab itu, Yunarto berharap jika Jokowi benar-benar melakukan reshuffle kabinet, maka hal tersebut didasarkan pada kinerja menteri, bukan karena adanya kepentingan politik.
"Artinya betul ada hal prerogatif dari seorang presiden untuk menilai menteri-menterinya, baik dari sisi politik ataupun dari sisi kinerja," jelasnya.
Yunarto lalu menyinggung jika nantinya ada sikap dari Partai NasDem yang berbeda, maka ia berharap tak hanya sebatas hal tersebut.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, menteri dari Partai NasDem diisukan berpotensi terkena reshuffle karena adanya rumor soal perpecahan antara Jokowi dengan Surya Paloh.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Larang Jual Rokok Batangan, Pakar: Kalau Beli Banyak Boleh Gitu?
-
Bikin Ribuan Pedagang Asongan Terancam Nganggur, Ini Alasan Jokowi Larang Jual Rokok Ketengan
-
Benarkah Masih Ada Kelompok yang Ingin 'Menampar Jokowi' dengan Isu Tiga Periode?
-
Jokowi Resmikan Bendungan Sadawarna di Subang Seharga Rp2 Triliun
-
Bak Dapat Durian Runtuh! Asroni Dikasih Rp 1 Juta Langsung Oleh Jokowi: Alhamdulillah!
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
-
Nasihat JK ke Jokowi Soal Ijazah: Kenapa Tidak Dikasih Lihat Agar Rakyat Tak Berkelahi
-
Tenggak Miras di Pinggir Jalan, Sekelompok Pemuda di Jaktim Diamankan saat Diduga Siap Tawuran
-
JK Murka Dituduh Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi: Mana Saya Kasih Rp 5 Miliar?
-
Pemerintah Diminta Transparan, Kerja Sama Pertahanan RI-AS Untungnya Apa?
-
Dugaan Skandal Aset Sitaan Rp40 Miliar, Jaksa Watch Laporkan Kejati Jambi ke KPK
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan