Suara.com - Baru-baru ini ramai diperbincangkan mengenai larangan penjualan rokok batangan atau ketengan. Hal ini pun menunai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Lantas, larangan rokok ketengan mulai kapan diberlakukan? Mari simak berikut ini ulasannya.
Sebelumnya diberitakan oleh Presiden Joko Widodo mengenai rencana larangan rokok yang dijual per batang atau ketengan. Jokowi menyampaikan bahwa larangan ini demi kesehatan masyarakat.
"Itu kan untuk menjaga kesehatan masyarakat kita semuanya," tutur Jokowi yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden (27/12/2022).
Jokowi juga mengatakan, sejumlah negara bahkan telah melarang penggunaan rokok. Namun, kebijakan yang berlaku di Indonesia sebatas pelarangan menjual rokok batangan.
Lantas, larangan rokok ketengan mulai kapan akan diberlakukan?
Larangan Rokok Batangan Mulai Kapan?
Jokowi menyampaikan bahwa larangan tersebut akan mulai dilakukan pada tahun 2023 mendatang. Ini tertuang dalam salinan Kepres (Keputusan Presiden) No 25 Th 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang ditelah ditandatangi oleh Jokowi per tanggal 23 Desember 2022.
Adapun dalam beleid tersebut berisi rencana pemerintah dalam menyusun RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No 109 Th 2012 mengenai Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Larangan dijualnya rokok ketengan ini pun jadi salah satu bahasan yang masuk dalam daftar 7 pokok materi muatan yang tertuang dalam RPP (rancangan peraturan pemerintah).
Selain menbahas tentang larangan menjual rokok ketengan, ada juga bahasan lainnya yang tertuang dalam RPP tersebut. Adapun bahasan lainnya yakni sebagai berikut:
1. Dalam bahasan RPP, Pemerintah juga membahas mengenai ketentuan penggunaan rokok elektrik.
2. Presiden Joko Widodo juga akan membahas mengenai aturan terbaru perihal ukuran gambar serta tulisan peringatan kesehatan di kemasan rokok atau produk tembakau.
3. Adapun aturan lainnya yang akan dibahas Jokowi dalam RPP yaitu penegakan, penindakan dan pengaturan kawasan yang aman dari asap rokok.
4. Ada juga bahasan tentang ketentuan pelarangan dan pengawasan perihal iklan, sponsorship, dan promosi produk tembakau atau rokok yang dilakukan oleh media baik media cetak, media teknologi informasi maupun media penyiaran.
Diketahui bahwa aturan-aturan baru mengenai produk tembakau atau rokok yang disebutkan di atas telah digagas oleh Kemenkes (Kementerian Kesehatan). Adapun aturan tersebut merupakan lanjutan dari pasal 116 UU (Undang-Undang) No 36 Th 2009 tentang Kesehatan.
Berita Terkait
-
Tak Melulu Ditentang, Larangan Jokowi Soal Jual Rokok Ketengan Justru Didukung Sejumlah Pihak
-
Pro Kontra Jokowi Larang Jual Rokok Ketengan, Kompak dengan Sri Mulyani
-
Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Harus Dievaluasi, Ahli: Rokok Negatifnya Banyak Banget!
-
KNPK: Kebijakan Larangan Jual Rokok Secara Ketengan Perburuk Citra Jokowi
-
Waduh, Pedagang Omsetnya Bisa Anjlok Akibat Larangan Beli Rokok Ketengan
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!