'Lebih Pada Faktor Politis', Jokowi Dinilai Bakal Lakukan Reshuffle Bukan karena Kinerja Menteri

Suara.com - Isu terkait reshuffle atau perombakan kabinet masih terus menjadi perbincangan hangat oleh beberapa kalangan. Sosok menteri yang akan kena giliran reshuffle pun masih menjadi tebak-tebakan.

Namun, Presiden Joko Widodo masih belum membocorkan kapan reshuffle itu akan dilaksanakan.

Pengamat politik Ujang Komarudin menduga bahwa reshuffle ini mengarah pada faktor politis, ketimbang alasan kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Menurutnya, desas-desus reshuffle itu berembus usai Partai NasDem mengumumkan bakal calon presiden yang diusungnya di Pilpres 2024, Anies Baswedan.

Anies dinilai menjadi sosok yang bertolak belakang dengan kebijakan Jokowi. Sementara itu, di kabinet Jokowi ada tiga kursi yang diduduki menteri dari NasDem, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menkominfo Johnny G Plate.

"Lebih pada faktor politis," kata Ujang.

Ia yakin bahwa ada desakan dari partai kecil atau non parlemen pendukung Jokowi yang mengisi pos menteri itu. Selama ini, diketahui perwakilan dari partai non parlemen atau kecil hanya mengisi jabatan wakil menteri.

"Kalau Perindo dapat menteri, mestinya PBB (Partai Bulan Bintang) dan PSi dapat menteri, itu koalisi Jokowi di non parlemen," lanjut Ujang.

Kendati demikian, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Semua bisa terjadi dan semakin terlihat saat mendekati pengumuman, terlebih jika dari NasDem benar dirombak.

Baca Juga: NasDem Terancam Reshuffle, Relawan: Jokowi Copot Anies Baswedan Bukan Karena Kinerja Buruk

"Mungkin dari NasDem diganti, karena NasDem sudah dianggap tidak cocok oleh Jokowi. Itu mungkin saja, atau mungkin saja tidak, tergantung kepentingan politik Jokowi dalam reshuffle nanti," tutupnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.