Suara.com - Deklarasi kandidat calon presiden untuk pemilu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga saat ini masih dinanti-nati.
Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan kembali bahwa deklarasi partainya akan diumumkan pada tahun 2023 ini.
Ditanya soal siapa sosok kandidat capres, Andreas enggan berkomentar dan menyebut keputusan ada di tangan Megawati.
Kendati demikian, Andreas menyebut kotak pandora kontestasi pemilu mendatang ada di PDIP.
"Dalam kontestasi sekarang ini, tahun 2024 ini, saya boleh katakan bahwa keputusan proses dari kontestasi kotak pandoranya itu di PDI Perjuangan," tutur Andreas dikutip Suara.com dari tayangan kanal Kompas TV, Senin (02/12/2022).
"Dan jika PDI Perjuangan membuka itu kan hanya kelihatan dari komentar-komentar baik dari para pemerhati maupun apa ya teman-teman dari partai lain," sambungnya.
Andreas heran dengan desakan deklarasi capres, sebab menurutnya salah satu hal penting dari kontestasi pemilu kali ini adalah momentum.
Dia menilai bahwa belum tentu deklarasi yang lebih cepat itu pasti lebih baik, begitu pula yang terlambat belum tentu menjadi lebih buruk.
Selanjutnya, Andreas menyindir partai politik yang sudah mendeklarasikan jagoannya sebagai capres.
Baca Juga: Salurkan Dana Zakat Pada Kader PDIP, Ganjar Pranowo Ramai Dikritik: Kok Tega!
"Ya itu, kita lihat dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya dari perjalanan pilpres ini. Toh yang ada sekarang yang sudah mengumumkan pun tidak jelas gitu, bahkan ragu-ragu lagi dengan keputusan yang sudah dibuat. Jangan-jangan ini karena PDI Perjuangan belum mengumumkan," ungkap Andreas seraya tertawa.
Ditanya apakah sindiran tersebut untuk NasDem yang notabene sudah deklarasi Anies Baswedan, Andreas hanya tertawa dan menjawab untuk melihat siapa saja yang sudah mengusung capres.
Menurut Andreas, situasi mereka saat ini tidak jelas dan PDIP dinilai begitu jelas. Pasalnya, PDIP dikabarkan memiliki alternatif-alternatif yang cukup banyak ke depannya, sehingga lebih mudah untuk memilih.
Ia mengklaim juga PDIP tak terlalu kesulitan untuk menentukan momen deklarasi capresnya karena memiliki kader yang cemerlang.
Berita Terkait
-
Salurkan Dana Zakat Pada Kader PDIP, Ganjar Pranowo Ramai Dikritik: Kok Tega!
-
Ganjar Pugar Rumah Kader PDIP Pakai Uang Zakat, Refly Harun Pertanyakan Kejujuran Baznas
-
Pantas NasDem Berani Usung Anies, Ternyata Punya 'Kartu AS' hingga Bikin Jokowi Ketar-ketir
-
Ketum Partai Ummat Ditertawakan Kader Karena Bilang Belum Cukup Umur Untuk Nyapres
-
Amien Rais 'Mlempem' Usai Partai Ummat Lolos Jadi Peserta Pemilu, Kini Mendadak Rapal Ucapan Manis
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri