Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet kemungkinan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Namun, Djarot mengklaim bahwa dirinya tidak mendapatkan bocoran kapan hari reshuffle itu tiba.
Ia mengatakan hal itu untuk merespons isu reshuffle yang sebelumnya ia gaungkan terhadap dua menteri dari Partai NasDem, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Kendati demikian, Djarot menjelaskan bahwa Jokowi biasanya melakukan reshuffle pada hari-hari tertentu, yaitu Rabu Pon.
"Keniscayaan kalau menurut saya. Itu pasti. Tentang kapan? Ya, itu jangan bertanya kepada saya," jelasnya pada Selasa (3/1/2023).
"Biasanya Rabu Pon. Oh ya, Rabu Pon. Rabu Pon itu setiap bulan ada Rabu Pon," ungkap Djarot.
Kendati demikian, Djarot tetap meminta publik untuk menunggu kepastian kapan hari Jokowi akan melaksanakan reshuffle. Menurutnya, pelaksanaan reshuffle akan dilakukan pada Rabu Pon.
"Kita tunggu saja, Rabu Pon itu yang bulan apa," lanjutnya.
Selain karena kinerja, dorongan PDIP untuk melakukan reshuffle terhadap menteri NasDem diduga karena kepentingan politik yang dinilai telah berseberangan usai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacapres yang diusungnya.
Baca Juga: Akui Perppu Ciptaker Tak 100 Persen Puaskan Rakyat, Pemerintah Santai Dihujani Kritik: Itu Biasa!
Djarot menilai bahwa sudah seharusnya NasDem menarik diri dari koalisi pemerintah karena partai tersebut dinilai mendeklarasikan tokoh yang selalu bertentangan dengan kebijakan Jokowi.
"Satu kinerja, dua termasuk partainya. Kalah memang gentle betul seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya, lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," jelasnya.
"Sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah antitesa Pak Jokowi," pungkas Djarot.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Akui Perppu Ciptaker Tak 100 Persen Puaskan Rakyat, Pemerintah Santai Dihujani Kritik: Itu Biasa!
-
Demokrat 'Sikat' Denny Siregar Usai Sindir AHY Tak Baca Perppu Sebelum Ngritik: Sok-sokan Ndhasmu!
-
CEK FAKTA: Jokowi Hadiahkan Rumah Mewah Seharga Rp 98 Miliar untuk Erina Gudono, Benarkah?
-
Terima Mandat Megawati Temui Jokowi, Hasto 'Ngomporin' Soal Reshuffle?
-
CEK FAKTA: Benarkah PDIP Resmi Usung Puan Maharani jadi Capres 2024?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru