Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet kemungkinan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Namun, Djarot mengklaim bahwa dirinya tidak mendapatkan bocoran kapan hari reshuffle itu tiba.
Ia mengatakan hal itu untuk merespons isu reshuffle yang sebelumnya ia gaungkan terhadap dua menteri dari Partai NasDem, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Kendati demikian, Djarot menjelaskan bahwa Jokowi biasanya melakukan reshuffle pada hari-hari tertentu, yaitu Rabu Pon.
"Keniscayaan kalau menurut saya. Itu pasti. Tentang kapan? Ya, itu jangan bertanya kepada saya," jelasnya pada Selasa (3/1/2023).
"Biasanya Rabu Pon. Oh ya, Rabu Pon. Rabu Pon itu setiap bulan ada Rabu Pon," ungkap Djarot.
Kendati demikian, Djarot tetap meminta publik untuk menunggu kepastian kapan hari Jokowi akan melaksanakan reshuffle. Menurutnya, pelaksanaan reshuffle akan dilakukan pada Rabu Pon.
"Kita tunggu saja, Rabu Pon itu yang bulan apa," lanjutnya.
Selain karena kinerja, dorongan PDIP untuk melakukan reshuffle terhadap menteri NasDem diduga karena kepentingan politik yang dinilai telah berseberangan usai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacapres yang diusungnya.
Baca Juga: Akui Perppu Ciptaker Tak 100 Persen Puaskan Rakyat, Pemerintah Santai Dihujani Kritik: Itu Biasa!
Djarot menilai bahwa sudah seharusnya NasDem menarik diri dari koalisi pemerintah karena partai tersebut dinilai mendeklarasikan tokoh yang selalu bertentangan dengan kebijakan Jokowi.
"Satu kinerja, dua termasuk partainya. Kalah memang gentle betul seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya, lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," jelasnya.
"Sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah antitesa Pak Jokowi," pungkas Djarot.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Akui Perppu Ciptaker Tak 100 Persen Puaskan Rakyat, Pemerintah Santai Dihujani Kritik: Itu Biasa!
-
Demokrat 'Sikat' Denny Siregar Usai Sindir AHY Tak Baca Perppu Sebelum Ngritik: Sok-sokan Ndhasmu!
-
CEK FAKTA: Jokowi Hadiahkan Rumah Mewah Seharga Rp 98 Miliar untuk Erina Gudono, Benarkah?
-
Terima Mandat Megawati Temui Jokowi, Hasto 'Ngomporin' Soal Reshuffle?
-
CEK FAKTA: Benarkah PDIP Resmi Usung Puan Maharani jadi Capres 2024?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN