Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet kemungkinan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Namun, Djarot mengklaim bahwa dirinya tidak mendapatkan bocoran kapan hari reshuffle itu tiba.
Ia mengatakan hal itu untuk merespons isu reshuffle yang sebelumnya ia gaungkan terhadap dua menteri dari Partai NasDem, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Kendati demikian, Djarot menjelaskan bahwa Jokowi biasanya melakukan reshuffle pada hari-hari tertentu, yaitu Rabu Pon.
"Keniscayaan kalau menurut saya. Itu pasti. Tentang kapan? Ya, itu jangan bertanya kepada saya," jelasnya pada Selasa (3/1/2023).
"Biasanya Rabu Pon. Oh ya, Rabu Pon. Rabu Pon itu setiap bulan ada Rabu Pon," ungkap Djarot.
Kendati demikian, Djarot tetap meminta publik untuk menunggu kepastian kapan hari Jokowi akan melaksanakan reshuffle. Menurutnya, pelaksanaan reshuffle akan dilakukan pada Rabu Pon.
"Kita tunggu saja, Rabu Pon itu yang bulan apa," lanjutnya.
Selain karena kinerja, dorongan PDIP untuk melakukan reshuffle terhadap menteri NasDem diduga karena kepentingan politik yang dinilai telah berseberangan usai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacapres yang diusungnya.
Baca Juga: Akui Perppu Ciptaker Tak 100 Persen Puaskan Rakyat, Pemerintah Santai Dihujani Kritik: Itu Biasa!
Djarot menilai bahwa sudah seharusnya NasDem menarik diri dari koalisi pemerintah karena partai tersebut dinilai mendeklarasikan tokoh yang selalu bertentangan dengan kebijakan Jokowi.
"Satu kinerja, dua termasuk partainya. Kalah memang gentle betul seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya, lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," jelasnya.
"Sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah antitesa Pak Jokowi," pungkas Djarot.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Akui Perppu Ciptaker Tak 100 Persen Puaskan Rakyat, Pemerintah Santai Dihujani Kritik: Itu Biasa!
-
Demokrat 'Sikat' Denny Siregar Usai Sindir AHY Tak Baca Perppu Sebelum Ngritik: Sok-sokan Ndhasmu!
-
CEK FAKTA: Jokowi Hadiahkan Rumah Mewah Seharga Rp 98 Miliar untuk Erina Gudono, Benarkah?
-
Terima Mandat Megawati Temui Jokowi, Hasto 'Ngomporin' Soal Reshuffle?
-
CEK FAKTA: Benarkah PDIP Resmi Usung Puan Maharani jadi Capres 2024?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO