Marak Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Politisi PKB: Hak Anak Harus Dijamin!

Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengecam keras segala bentuk kekerasan yang terjadi pada anak, baik di lingkungan rumah, lingkungan pendidikan, lingkungan sosial dan ranah publik.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PKB bidang Kesehatan dan Perlindungan Anak, Nihayatul Wafiroh mengingat banyaknya kasus kekerasan pada anak dari tahun ke tahunnya.

"Data tersebut menunjukan bahwa anak-anak Indonesia belum bisa mendapatkan rasa aman dan terlindungi dari segala tindak kekerasan dan hal lain yang membahayakan ketika berada di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, ruang bermain atau dimana pun di seluruh ruang publik," kata Nihayatul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Menurutnya, negara harus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah," tuturnya.

Ia juga mendesak pemerintah dan para penegak hukum menjalankan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak beserta Peraturan Perundang-undangan terkait secara tegas dan konsisten, termasuk menghukum pelaku kejahatan terhadap anak dengan hukuman berat, terlebih jika pelaku terbukti residivis.

"Perlu juga diperhatikan rehabilitasi untuk pelaku. Padahal, negara dalam undang-undang diharuskan memantu setiap resedivis yang keluar dari penjara. Pertanyaanya apakah para residivis sudah dipantau. Undang-undang kan harus dijalankan," ujarnya.

Nihayatul mengatakan, PKB mendesak pemerintah bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban, seperti penanganan yang cepat, perawatan, pendampingan psikososial serta memastikan keberlangsungan pendidikan anak.

"Memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk perkembangan anak. Serta Mengevaluasi Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana kejahatan terhadap anak," tuturnya.

Baca Juga: Kesra Jabar Gate Rp1,6 Triliun, Sidkon Djampi : Bantuan Jangan Sampai Menimbulkan Kecemburuan

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari PKB itu mengaku siap mengadvokasi setiap korban tindak kekerasan. Menurutnya, para korban khususnya bisa melaporkan tidak kekarasan yang dialami anak ke kantor PKB. Ia mengklaim PKB berkomitmen penuh dalam upaya perlindungan terhadap anak.

"Kita akan melakukan advokasi. Mereka yang mengalami kekarasan bisa langsung melapor ke kantor PKB di seluruh tingkatan sebagai pusat pengaduan dan perlindungan anak," pungkasnya.