Suara.com - Sistem pemilu proporsional tertutup menimbulkan pro kontra di panggung politik hingga menuai beragam tanggapan, karena disebut-sebut berkaitan dengan money politic. Salah satunya datang dari Partai Demokrat yang menolak sistem pemilu tertutup tersebut.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyampaikan money politic di sistem proporsional tertutup berkaitan di dalam partai politik itu sendiri.
Menurutnya, money politic itu dalam partai tersebut erat kaitannya dengan perebutan nomor urut dan erat dengan elite hingga oligarki partai.
"Jadi dilobi-lobi lah pimpinan partai. Siapa yang dekat dengan pimpinan partai. Habis itu bisa terjadi money politic kepada elite-elite partai. Nah ini yang menentukan oligarki partai," jelas Andi Malarangeng dalam diskusinya bersama salah satu stasiun swasta.
Atas dasar demikian, Andi menilai kondisi tersebut bisa berujung dengan munculnya kader-kader jenggot. Oleh sebab itu, Andi menyatakan bahwa Demokrat secara tegas menolak sistem proporsional tertutup di pemilu mendatang.
"Karena itu yang macam begini ini akan menciptakan kader-kader jenggot. Akarnya ke atas, bukan ke bawah ke rakyat," ungkapnya.
"Dan karena itu Partai Demokrat jelas menolak sistem semacam itu," pungkasnya.
Selain itu, Andi merasa rakyat seakan dikebiri oleh undang-undang ketika memilih wakil rakyat jika kembali ke sistem proporsional tertutup.
"Karena itu yang menjadi persoalan adalah hak rakyat untuk memilih wakil rakyat secara langsung itu ya dikebiri oleh undang-undang ini," sambungnya.
Baca Juga: Rampung Diperiksa KPK, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan Dicecar Selama 1 Satu Jam Lebih
Menurut Andi, apabila sistem proporsional tertutup akan diberlakukan kembali di pemilu 2024 mendatang, ia menilai hal tersebut menjadi kemunduran demokrasi Indonesia.
"Itu artinya kemunduran bagi demokrasi," pungkasnya.
Arti pemilu sistem proporsional tertutup
Mengutip penjelasan dari laman lembaga studi elektoral ACE Project, sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilu yang memberikan hak kepada rakyat untuk hanya memilih partai politik yang ia inginkan.
Kandidat atau tokoh politik tidak dapat dipilih secara individu oleh rakyat, melainkan partai politik sudah mempersiapkan nama kandidat yang akan terpilih bilamana partai memenangkan suara terbanyak.
Partai politik juga memilih calon mereka yang diusung ke kursi parlemen. Sesuai dengan namanya, sistem proporsional tertutup mengharuskan setiap partai politik untuk menyusun proporsi kandidat yang mengisi kursi pemerintahan.
Tag
Berita Terkait
-
Rampung Diperiksa KPK, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan Dicecar Selama 1 Satu Jam Lebih
-
Pemilu 2024, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf Haramkan Politik Identitas dan Kampanye di Masjid
-
Ketum PBNU: Pemilu Jangan Baper-baperan, Apalagi Halalkan Darah Orang!
-
Sukseskan Pemilu 2024, PBNU: Kalau KPU Butuh Banser, Kami Sediakan
-
Isu PKS-Demokrat 'Selingkuh' Masuk Kabinet, Faldo Maldini Kasih Bocoran: Demi Husnul Khotimah
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Bukan Cuma 28, Satgas PKH Ungkap Potensi Gelombang Baru Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Hutan
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang