Disebut Trennya Naik, Survei Indikator Politik: Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi Capai 71,3 Persen

Suara.com - Lembaga survei Indiaktor Politik Indonesia merilis survei terbarunya soal tingkat kepuasaan terhadap kinerja Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya tingkat kepuasaan terhadap kinerja Jokowi mencapai 71,3 persen, secara tren alami kenaikan.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan dalam survei kali ini pihaknya melempar pertanyaan kepada responden 'secara umum, apakah sejauh ini ibu/bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Joko Widodo?'.

Hasilnya, respoden yang menyatakan sangat puas dengan angka 12,8 persen, kemudian menyatakan cukup puas dengan 58,5 persen. Jika digabung kedua hasil itu maka menjadi 71,3 persen.

Sementara yang menyatakan kurang puas ada di angka 23,6 persen, kemudian yang menyatakan tidak puas sama sekali ada di angka 3,5 persen.

"Yang tidak menjawab atau tidak tahu berada di angka 1,6 persen," kata Burhanuddin dalam paparannya secara daring, Rabu (4/1/2023).

Adapun secara alasan tertinggi mengapa responden menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi yakni dianggap telah memberikan kepada rakyat kecil dengan angka 41,2 persen, alasan kedua tertinggi yakni karena pembangunan infrastruktur dengan angka 24,4 persen.

Secara tren pada Desember ini angkanya alami kenaikkan. Sebelumnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi di November 2022 hanya 66,2 persen, kini menjadi 71,3 persen.

Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada periode 1 sampai 6 Desember 2022, dengan jumlah responden sebanyak 1.220 orang. Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang tersebar di 34 provinsi yang telah memiliki hak pilih.

Responden terpilih diwawancara secara tatap muka. Metode yang digunakan dalam survei ini multistage random sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga: Dukung Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, PDIP Ungkit Krisis Ekonomi dan Negara-negara Gagal