Makin Panas! Jawaban Ridwan Kamil Dinilai Blunder saat Ladeni Warganet soal Masjid Al Jabbar

Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Kang Emil biasanya dikenal ramah dengan publik di media sosial. Namun kali ini dia terlibat perdebatan dengan warganet terkait pembangunan Masjid Raya Al Jabbar.

Diketahui bahwa Masjid Raya Al Jabbar di menggunakan dana APBD. Hal ini yang akhirnya menuai banyak protes publik yang merasa transportasi umum di Jawa Barat belum dibuat optimal.

Perseteruan itu bermula dari akun Twitter bernama @Outstandjing yang mengkritisi pembangunan Masjid Raya Al Jabar. Akun tersebut menyebutkan bahwa APBD harusnya digunakan utnuk kepentingan yang menyelutuh.

"Bikin mesjid itu perbuatan mulia, dengan berwakaf jadi amal jariyah. Tapi kalau mesjid pakai dana APBD? Pembayar pajak itu berbagai kalangan. Akad bayar pajak BUKAN akad wakaf. Kalau di agama Islam, tdk sembarang dana bisa dipakai utk Mesjid!" tulis akun tersebut pada Minggu (1/2/2023).

Cuitan tersebut rupanya mengusik Kang Emil, melalui intagramnya ia memberikan klarifikasi tentang pembangunan masjid dengan dana APBD.

"Akang @outstandjing yth, penggunaan dana negara itu adalah kesepakatan bersama, dibahas dengan musyawarah bersama rakyat dalam forum Musrenbang,

"Itulah kenapa, kita memilih demokrasi. Dimana rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui pemda atau sistem perwakilan yaitu DPR/D,"

"Masjid, Gereja, Pura semua BISA dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif. Masjid Istiqlal dibiayai 7 Milyar rupiah di tahun 1961 melalui APBN. Di wilayah mayoritas kristiani APBD dialokasikan untuk gereja. Di wilayah Bali, APBD/N dipakai untuk membangun kawasan ibadah Pura," sambungnya.

"Jika akang senang isu transportasi publik dan tidak suka masjid, silakan saja," lanjut Ridwan Kamil.

Baca Juga: Mengenal Pandawara Group, Perkumpulan Bersih Sampah Sungai yang Viral di TikTok Hingga Ditraktir Ridwan Kamil

"Niat saya bayar pajak, bukan wakaf!”. jawab netizen.

"Betul. Kewajiban anda adalah membayar pajak, namun hukum positif mengatakan, penggunaannya adalah wilayah kewenangan penyelenggara negara,"

"Flashback. Jutaan warga Jawa Barat melalui berbagai ormas Islam menitipkan aspirasi rakyat Jawa Barat agar dibangun Masjid Raya Provinsi sejak 7 tahun yang lalu. Karena selama ini Masjid Raya Provinsi mengkudeta masjid Agung Kota Bandung. Dan itulah yang kami lakukan: memenuhi dan membangun aspirasi rakyat,"

"Demikian penjelasan saya, sekaligus edukasi untuk semua yang mau jernih berpikir dan belajar. Hatur Nuhun," tulis Ridwan Kamil. 

Sayangnya klarifikasi dari Ridwan Kamil malah bikin suasana makin panas bahkan terkesan blunder. Pasalnya banyak warganet yang menyayangkan respons tersebut di kolom komentar Ridwan Kamil.

"Kang nuhun, si akang di sini sepertinya cuma mempertanyakan prioritas pembangunan bukan masalah boleh atau tidak boleh bangun masjidnya. Misal masih banyak orang yang kesulitan akses pendidikan, air bersih, transportasi umum, apakah layak kita memilih untuk memprioritaskan pembangunan rumah ibadah?" komentar warganet.