Suara.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menanggapi soal Koalisi Perubahan yang belum kunjung deklarasi.
Ia menilai bahwa koalisi yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu belum menemukan titik terang mengenai siapa calon wakil presiden yang akan berduet dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.
Menurutnya, posisi cawapres ini masih menjadi hal yang diperebutkan oleh PKS dan Demokrat karena dua partai tersebut juga ingin mengajukan nama, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Heryawan.
Jika dalam situsi seperti ini, Qodari menilai nantinya pilihan akan jatuh ke tokoh nonpartai, bukan dari Demokrat dan PKS.
Qodari mengatakan bahwa Chairul Tanjung menjadi tokoh nonpartai yang bisa dipertimbangkan.
Meski bukan kader dari dua partai yang berkoalisi dengan NasDem, CT dianggap memiliki kedekatan dengan Demokrat dan PKS. Terlebih, NasDem terkesan seperti mencari pendamping Anies yang bukan berasal dari parpol.
"Saya kira nama CT bisa jadi akan diterima oleh NasDem karena bukan dari parpol. Di luar CT, saya nggak tahu siapa yang bisa diterima. Karena disebut juga oleh NasDem nama Andika Perkasa, tetapi saya nggak tahu hubungan Andika dengan Demokrat atau PKS, apakah bisa diterima atau tidak," ujar Qodari.
Senada dengannya, pendiri Lembaga Survei Kedai KOPI Hendri Satrio juga beranggapan belum tentu AHY menjadi pendamping Anies karena masih harus dipertimbangkan oleh PKS dan NasDem, beda halnya jika NasDem menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Anies.
"Kalau mengacu apa yang dikatakan Surya Paloh bahwa siapapun wakilnya tergantung Anies, maka akan oke saja. Akan bisa tuh AHY mendampingi Anies," kata Hensat.
Baca Juga: Geger Anies Baswedan Setor Rp500 Miliar ke FPI, Ketahuan Mahfud MD, Benarkah?
Apabila benar terjadi, Anies dan AHY dinilai berpeluang besar, belajar dari Jusuf Kalla menjadi wapres, yakni memiliki kekuatan elektoral dan finansial.
Kendati demikian, perlu belajar pula dari Pilgub DKI Jakarta saat AHY tidak bisa mempertahankan elektabilitasnya karena tidak maksimal saat debat.
"Nah itu harus dicatat oleh Mas AHY supaya bisa menjaga elektabilitasnya sampai akhir pertarungan, kalau dia yang dipilih oleh Mas Anies," tutupnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Geger Anies Baswedan Setor Rp500 Miliar ke FPI, Ketahuan Mahfud MD, Benarkah?
-
Ramai Pro Kontra Kebijakan Jalan Non-Tol Berbayar di Jakarta, Kader Demokrat: Digagas Sejak Zaman Anies
-
Elite NasDem Tepis Isu Anies Tak Akan Lanjutkan IKN: Ide yang Luar Biasa, Dia Harus Mewujudkan, Nggak Bisa Ditawar!
-
Isu Reshuffle Menguat, Mantan Wali Kota Solo Jabat KSP Gantikan Moeldoko?
-
Megawati Bakal Umumkan Ganjar jadi Capres di HUT PDIP, Ini Kata Hasto
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik