Suara.com - Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko mengusulkan adanya aturan yang mengurusi perihal dana untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. Usulan itu langsung disampaikan Budiman ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Budiman menuturkan bahwa selama ini dana yang diberikan ke desa itu habis untuk pembangunan infrastruktur saja. Meski memang pembangunan infrastruktur penting, namun menurutnya ada juga tuntutan untuk membangun SDM desa.
"Sehingga saya ajukan kalau bisa, selain 9 tahun tadi itu juga ada (untuk) sumber daya manusia desa," tutur Budiman.
Budiman menerangkan dana untuk peningkatan SDM desa itu bisa disalurkan melalui program melawan stunting hingga pemberian beasiswa khusus bagi anak-anak desa mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
"Saya tafsirkan, ya, LPDP desa. Jadi buat orang-orang desa. Tapi karena ini semacam LPDP desa maka penerima beasiswa itu wajib terikat perjanjian kerja kembali ke desa, ke desanya. Jangan ke desa lain juga," tuturnya.
Menurut Budiman aturan dana untuk SDM desa tidak perlu masuk ke Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Budiman menilai aturan dana SDM desa bisa dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Budiman menyebut kalau Jokowi menyetujui usulannya itu.
"Tapi intinya beliau juga, saya usulkan itu beliau setuju, tinggal nanti akan kah dimasukkan dalam dana desa tersendiri pasal 72 dan SDM desa atau masuk dalam PP."
Baca Juga: Profil Budiman Sudjatmiko, Sosok Dinilai Berpotensi Jadi Menteri Baru Jokowi
Berita Terkait
-
Budiman Sudjatmiko Sebut Jokowi Sepakat dengan Tuntutan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
-
'Digoyang' Kabar Reshuffle, Mentan Yasin Limpo: Ah Itu Urusan Presiden!
-
'Nanti Ketemu Saya' Ucapan Jokowi Saat Bertemu Budiman Sudjatmiko di HUT PDIP
-
Tolak Kebijakan ERP di Jakarta, Politisi PDIP: Itu Bukan Prestasi, Tapi Membebani Rakyat!
-
Budiman Sudjatmiko Dipanggil Jokowi ke Istana! Disuruh Jadi Menteri?
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur