Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai perbedaan yang terjadi saat ini tentang sosok calon wakil presiden di internal Koalisi Perubahan nantinya bisa selesai dibicarakan.
Seperti diketahui sejauh ini, PKS ingin mendorong Ahmad Heryawan atau Aher sebagai cawapres. Sementara Demokrat mendorong Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sedangkan NasDem menyerahkan pemilihan cawapres kepada bakal capres mereka, yakni Anies Baswedan.
"Kami yakin persoalan perbedaan cawapres akan mampu dibicarakan dengan hati lapang dan pikiran negarawan demi kemaslahatan besar untuk bangsa dan negara ke depan," kata Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Al Muzzammil Yusuf, Jumat (20/1/2023).
Menurut Muzzammil, partai-partai di koalisi perubahan perlu banyak mendengarkan aspirasi
publik perihal pasangan capres san cawapres. Koalisi perubahan diharapkan mampu menyerap aspirasi itu untuk kemudian menyiapkan paslon terbaik.
"Saat ini adalah momentum yang tepat bagi PKS, Nasdem, dan Demokrat untuk banyak mendengarkan aspirasi publik tentang pasangan capres-cawapres yang terkuat. Itu bisa kita dapat dari hasil survei yang objektif. Sehingga pasangan capres-cawapres yang akan dideklarasikan adalah yang terbaik sesuai harapan publik untuk Indonesia yang lebih baik," kata Muzzammil.
Di sisi lain, Muzzammil mengatakan PKS menilai positif adanya kesepahaman Nasdem dan Demokrat terkait salah satu capres terkuat harapan publik saat ini, yaitu Anies.
"Kami memandang positif kesepahaman bersama antara Nasdem dan Demokrat tentang sosok Anies Baswedan sebagai salah satu capres harapan terkuat dari publik sebagaimana terlihat dalam berbagai hasil survei," ujar Muzzammil.
Jangan Paksakan Kehendak
Koalisi Perubahan yang dijajaki NasDem, PKS, dan Partai Demokrat kini tengah dalam perjalanan mencari dwitunggal. Mereka tinggal mencari bakal cawapres yang tepat, yang dapat melengkapi dan mendampingi sosok Anies Baswedan sebagai bakal capres.
Baca Juga: Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, AHY: Kami Masih Terus Bertukar Pikiran
Menurut Ketua Umum NasDem Surya Paloh penentuan dwitunggal dari koalisi perubahan nantinya harus benar-benar disepakati bersama partai-partai di koalisi secara setara. Paloh mengatakan tidak ada yang nantinya memaksakan kehendak masing-masing.
Pernyataan terkait itu disampaikan Paloh dalam pertemuan dengan Fraksi NasDem di NasDem Tower beberapa waktu lalu. Ketua DPP NasDem Willy Aditya yang kemudian mengungkapkan isi pesan Paloh.
"Jadi tidak atas dasar memaksakan kehendak. Kita kan datang dengan, kalau pesan Pak Surya itu dengan kejuangan, dengan solidaritas, dengan satu nafas yang equal," kata Willy kepada wartawan dikutip Rabu (18/1/2023).
Paloh mengingatkan akan spirit awal membangun koalisi perubahan yang didasarkan terhadap kesetaraan bersama. Karena itu ia menekankan tidah boleh kemudian ada yang memaksakam kehendak.
"Kecuali mau ada subordinasi satu dengan yang lain, itu hal yang berbeda," kata Willy mengulang pesan Paloh.
Cawapres Diserahkan ke Anies
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Bocor! China Bikin Peta Laut hingga Indonesia untuk Hadapi AS di Perang Dunia III
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
Terkini
-
Awal Retaknya Hubungan Trump - Netanyahu, Skenario Rahasia Mossad yang Gagal
-
Nasib Selat Hormuz dan Pasokan Minyak Dunia Bergantung Pada Respon Iran Terhadap Proposal AS
-
ASN Jakarta Malas Kerja Usai WFA Siap-siap Disanksi, Pramono Anung: Tak Ada Keringanan!
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Syarat Mutlak Iran Bagi Kapal Internasional di Selat Hormuz Agar Bisa Melintas Dengan Selamat
-
Pramono Minta Penertiban Parkir Liar Diperkeras, Soroti Monas hingga Belakang Grand Indonesia
-
Eks Ketua PN Depok Ajukan Praperadilan, KPK Langsung Minta Penundaan Sidang Perdana
-
Tak Hanya Potong Gaji DPR dan Menteri, Wakil Rakyat Usul Efisiensi Sasar Anggaran Lain di Pemerintah
-
Inggris Kerahkan Kapal Perusak Tipe 45 dan Sistem Otonom Canggih ke Selat Hormuz Iran
-
Misteri Negosiator Rahasia, Klaim Damai Donald Trump Dibantah Mentah-mentah oleh Teheran