Jokowi Langsung Minta Provokator Kerusuhan PT GNI Ditangkap, JATAM: Nggak Aneh, Dia Tutup Mata untuk Masalah Sebenarnya

Suara.com - Anggota JATAM Nasional, April Perlindungan mengaku tidak terkejut dengan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang langsung meminta agar provokator di balik kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah untuk segera ditangkap. Menurut April, sikap Jokowi itu menandakan upaya tutup mata dari pemerintah akan masalah sesungguhnya yang terjadi di PT GNI.

"Sebetulnya tidak terkejut, sih, ketika presiden menginstruksikan pascakejadian ini berlangsung untuk langsung menangkap para buruh dan narasi yang dibangun ada provokator lah, ada pihak luar yang mengompori," kata April dalam sebuah diskusi bertajuk "Ambisi Investasi Jokowi dan Bentrokan Maut Buruh Tambang" melalui YouTube Mining Advocacy Network pada Jumat (20/1/2023).

April menerangkan menurut informasi yang diterima JATAM, pekerja di PT GNI itu telah mengadukan perusahaan ke Dinakertrans serta pihak lainnya untuk memperjuangkan hak-haknya. Akan tetapi, pengaduan itu tidak pernah ditanggapi.

Sampai akhirnya, para pekerja memutuskan untuk berunjuk rasa. Namun, April menyayangkan adanya kendala bahasa tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing (TKA) sehingga seolah-olah kerusuhan itu terjadi akibat adanya pertikaian kedua belah pihak.

April lantas melihat kalau bentrok antar pegawai tersebut malah dijadikan tameng PT GNI untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Ia mengungkap kalau PT GNI milik pengusaha asal Cina, Tony Zhou Yuan itu memiliki jejarang bisnis hingga ke Halmahera.

Kesenjangan antara pekerja lokal dengan TKA itu disebutkan April memang sengaja dilakukan oleh PT GNI. Ia khawatir kalau tindakan PT GNI itu juga dilakukan di daerah-daerah lain.

"Kesenjangan sengaja dipelihara agar mengaburkan konflik struktural sebelumnya. Jadi seharusnya konfliknya struktural ini diupayakan menjadi konflik seolah pekerja dan pekerja," ucapnya.

Perintah Jokowi

Jokowi telah mendapatkan laporan mengenai kerusuhan yang terjadi di kawasan pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Jokowi langsung memerintahkan agar pelaku di balik terjadinya kerusuhan itu ditindak tegas.

Baca Juga: Jokowi Minta RUU PPRT Segera Disahkan, Komnas HAM: Kami Dukung Penuh Komitmen Presiden

Perintah tersebut langsung disampaikan Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Yang jelas beliau memerintahkan kepada kepolisian untuk menindaktegas pelaku tindak pidana atau pengrusakan dan pelaku pelanggar hukum, mengungkap seterang-terangnya," kata Listyo melalui konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/1/2023).

Listyo sempat menyebut ada 71 orang yang diamankan pihak kepolisian. Sebanyak 17 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta kepada Listyo untuk mengerahkan personel keamanan di kawasan industri smelter tersebut. Sebab, industri smelter itu akan kembali beroperasi pada Selasa (17/1/2023) esok.

Jokowi mau agar industri di sana bisa berjalan tanpa ada gangguan seperti kerusuhan yang menyebabkan 3 orang tewas.

"Karena ini juga tentunya akan mengganggu tenaga kerja Indonesia yang jumlahnya cukup besar yang tentunya akan terdampak apabila operasional dari perusahaan terganggu," ujarnya.

Kerusuhan di PT GNI

Insiden berdarah antara karyawan WNA asal China vs WNI di smelter nikel PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah menyebabkan dua orang tewas, dengan rincian satu WNA dan satu orang pekerja lokal.

Bentrok meluas lantaran tak mampu dibendung hingga karyawan membakar beberapa alat berat di lokasi tambang. Video-video bentrok dua kelompok karyawan beredar luas di media sosial dan menjadi tontonan publik.

Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba, Muhamad Ikram Pelesa mendapatkan informasi bahwa PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) diduga sengaja membenturkan tenaga kerja asing dengan para tenaga kerja lokal.

“Tentu ini pola penyelesaian masalah yang sangat keliru, meredam tuntutan hak para pekerja dengan cara membubarkan aksi mogok kerja menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA)," ungkap Ikram.

"Terbukti letupan kericuhan yang dipicu TKA mengakibatkan puluhan pekerja luka-luka, sehingga reaksi yang ditimbulkan para pekerja lokal lainnya atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian materil yang tidak sedikit,” lanjutnya.