Suara.com - Eks Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo tak jadi dilantik sebagai Dewan Penasihat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bekas kader PDIP tersebut tak terlihat hadir dalam acara pelantikan Dewan Penasihat DPP PKS yang dilakukan di Kantor DPP PKS, Jumat (20/1/2023) siang.
Ketua Dewan Penasihat DPP PKS, Tifatul Sembiring, menyampaikan, bahwa sedianya Bibit sudah bersedia dilantik sebagai Dewan Penasihat DPP PKS, namun yang bersangkutan berhalangan hadir.
"Pak Letjen Bibit Waluyo bersedia sebagai anggota dewan penasehat di tingkat pusat PKS. Hanya beliau hari ini berhalangan, beliau berhalangan, dan nanti kita akan lakukan komunikasi lagi," kata Tifatul di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023).
Tifatul menyebut kemungkinan Bibit sedang pergi ke luar negeri sehingga berhalangan hadir dalam acara pelantikan. Ia menyampaikan, memang waktu pelantikan tersebut terbilang mepet.
Ia menambahkan, sifat Dewan Penasihat DPP PKS ini jumlah anggotanya bisa bertambah. Menurutnya, dibutuhkan banyak kader terlibat dalam jabatan tersebut.
"Dewan Penasihat di tingkat pusat ini bisa bertambah terus anggotanya seperti dewan pakar, sesuai kebutuhan kita ke depan. Jadi kita butuh banyak orang," ungkapnya.
Lebih lanjut, nantinya akan ada kader lain yang akan dilantik sebagai anggota Dewan Penasihat. Nantinya, Bibit akan dilantik berbarengan dengan kader lainnya.
"Jadi kita butuh banyak orang. Jadi mungkin pelantikan-pelantikan akan dilakukan berikutnya untuk anggota yang lain. Tapi pak Bibit sudah disetujui di pimpinan tingkat pusat PKS. Iya, mungkin dibarengi dengan yang lain (pelantikannya)," pungkasnya.
Dewan Penasihat
Untuk diketahui, PKS melantik 11 kadernya sebagai Dewan Penasehat partai jelang Pemilu 2024. Dengan adanya Dewan Penasehat ini diharapkan bisa membawa PKS mencapai targetnya meraih suara 15 persen di 2024 nanti.
Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023). Syaikhu dalam sambutannya menyampaikan, hadirnya Dewan Penasehat tersebut bisa menyempurnakan partai.
Adapun ke-11 nama Dewan Penasihat Partai yang diumumkan dan sudah resmi dilantik oleh Ahmad Syaikhu yakni di antaranya:
- Ir.Tifatul Sembiring sebagai Ketua Dewan penasihat
- K.H. Abdul Hasib Hasan, Lc.;
- Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Adang Daradjatun;
- Drs. H. Azhar Combo;
- Drs. Chairul Anwar, Apt.;
- Dr. Hj. Farida Syamsuddin, M.A.;
- H. Mustafa Kamal, S.S.;
- K.H. Muhammad Nasir Zein, M.A.;
- Dra. Hj. Siti Zainab, M.A.;
- Prof. Dr. H. Sanusi Uwes; M.Pd
- Mayjen (Purn). Deddy S Budiman.
Tag
Berita Terkait
-
Dibentuk Jelang Pemilu 2024, Dewan Penasihat Bakal Beri Masukan Soal Sosok Capres yang Akan Diusung PKS
-
PKS Lantik Belasan Kader Sebagai Dewan Penasihat Hadapi Pemilu 2024, Tifatul Sembiring Jadi Ketua
-
Gegara Masuk Golkar, Ridwan Kamil Disinggung Kacang Lupa Kulit Pernah Ditolong PKS-Gerindra-NasDem
-
Masih Gaduh di Internal Koalisi Perubahan Soal Cawapres Pendamping Anies, PKS: Dengarkan Aspirasi Publik
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO