Suara.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Fadlul Imansyah mengungkap alasan lembaganya mengusulkan skema proporsi biaya haji 70 persen untuk Bipih (Biaya Perjalan Ibadah Haji) dan 30 persen nilai manfaat.
Pada tahun 2023 ini pemerintah merencanakan kenaikan biaya ibadah haji. Jika wacana itu telah diputuskan maka setiap jemaah harus membayar sebesar Rp 69.193.734.
Dia menyebut skema itu telah dipertimbangkan dengan matang. Jika angkanya berada di bawah 70 persen untuk Bipih dan 30 persen nilai manfaat dikhawatirkan mengganggu dana ibadah haji yang akan berangkat pada tahun berikutnya.
"Kalau kita hitung di bawa dari 70 persen-30 persen itu kekhawatirannya adalah akan menggerus nilai manfaat dari calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun-tahun ke depannya," kata Fadlul saat ditemui wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023).
Pada tahun 2022 skema biaya haji memiliki proporsi yang lebih rendah dibanding angka yang diusulkan pada 2023 ini. Setiap jemaah membutuhkan biaya Rp98.379.021 yang dibagi dalam dua komposisi, yaitu Rp 39.886.009 (40,54 persen) untuk Bipih dan Rp 58.493.021 (59,46 persen) untuk optimalisasi atau nilai manfaat. Pada 2022 jemaah hanya haji hanya perlu membayar sebesar Rp 39.886.009.
Sementara dengan hitungan-hitungan skema 70 persen Bipih (Biaya Perjalan Ibadah Haji) dan 30 persen nilai manfaat, setiap jemaah haji harus membayar Rp 69.193.734 dari total biaya BPIH tahun 2023 yang mencapai Rp 98.893.909.
Fadlul mengatakan skema perhitungan itu masih usulan. Keputusan akhirnya berada di Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI.
Dia mempersilakan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI untuk berdiskusi menemukan hitungan skema lain yang memungkinkan dapat diberlakukan pada tahun ini.
"Dan memformulasikan apakah memang ingin mengambil nilai manfaat dari calon jemaah haji ke depan yang akan berangkat, dengan asumsi agar calon jemaah haji yang akan berangkat bisa membayar sesuai dengan kemampuannya atau seperti apa, kami serahkan kepada panitia kerja," ujarnya.
Baca Juga: Minta Usulan Biaya Haji Naik Jadi Rp69 Juta Dikaji Ulang, LaNyalla: Itu Tak Rasional!
Berita Terkait
-
Usulan Kenaikan Biaya Haji Tuai Pro Kontra, Presiden Jokowi: Belum Final Sudah Ramai
-
Ribut-ribut Kenaikan Biaya Haji 2023, Jokowi: Belum Final Sudah Rame
-
Alasan Biaya Haji Naik hingga Rp 69 Juta, Jemaah Wajib Tahu!
-
Fraksi PAN Tolak Kenaikan Biaya Haji, Singgung Prestasi BPKH: Harusnya Dapat Tingkatkan Nilai Simpanan Dana Haji
-
Arab Saudi Turunkan Biaya Paket Haji 30%, Kenapa Indonesia Malah Naik?
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?