Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR) Basuki Hadimuljono bersyukur berkat Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pembangunan proyek Sodetan Kali Ciliwung bisa berjalan lagi. Padahal pembangunan proyek itu sempat mangkrak selama 6 tahun.
"Tadi pak presiden bilang 6 tahun nggak diapa-apain, normalisasi nggak di apa-apain, Sodetan nggak diapa-apain, nah, sekarang alhamdullilah ada pak Heru ini mulai dikerjakan lagi," kata Basuki usai meninjau proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta, Senin (24/1/2023).
Sodetan itu dibangun untuk mengalihkan debit air dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Proyek ini menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi setelah Bendungan kering Ciawi dan Sukamahi telah diresmikan.
Basuki belum bisa menjelaskan efek dari adanya Sodetan Kali Ciliwung tersebut. Menurutnya, itu akan terlihat ketika musim hujan datang.
"Nanti coba kita lihat hujan tahun 2023 ini kalau ini berfungsi, Sukamahi berfungsi, Sentiong mungkin Agustus berfungsi insyaAllah banyak berkurang," terangnya.
Terpisah, Jokowi menegaskan kalau pembangunan tersebut bakal selesai pada April 2023.
Pembangunan sodetan tersebut menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi banjir di DKI Jakarta.
"Sebentar lagi akan selesai mungkin April insyaallah sudah selesai Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti enam tahun," kata Jokowi.
Jokowi menyebut kalau proyek tersebut mangkrak selama enam tahun karena masalah pembebasan lahan. Namun, menurutnya, pembebasan lahan sudah bisa dilakukan pada 1,5 bulan lalu.
Baca Juga: Terkait Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Jokowi: Silakan Disampaikan kepada DPR RI
Dengan demikian, proyek pembangunan sodetan itu kembali dijalankan.
"Sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya," ujarnya.
Kepala Negara lantas menerangkan bahwa dengan adanya Sodetan Kali Ciliwung itu, maka lahan banjir yang ada di Jakarta akan berkurang.
"Kalau sudah dibuka (Sodetan Ciliwung), (dengan status banjir) siaga IV, (Sodetan Ciliwung) itu akan mengurangi 33 meter kubik per detik, gede banget; kemudian kalau siaga I, 63 meter kubik per detik, gede sekali," terangnya.
Berita Terkait
-
Heru Budi Lanjutkan Proyek Sodetan Ciliwung yang Enam Tahun Mangkrak, NasDem: Bikinnya Pakai Anggaran Anies
-
Jokowi Tinjau Sodetan Kali Ciliwung yang Bisa Kurangi Banjir Jakarta hingga 10 Persen
-
Rekam Jejak Keluarga Jokowi Tergiur Politik, Kini Kaesang Ikut Tertarik
-
Heru Budi Langsung Kumpulkan Anak Buah Imbas Penemuan 19 Kasus Gizi Buruk di Jakarta
-
Jokowi Mampu Jaga Kondisi Ekonomi RI, Pengamat Amini Hasil Survei LSI
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO