Suara.com - Pemprov DKI Jakarta berencana menggandeng perusahaan swasta untuk membangun Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Jakarta Utara. Dari lima wilayah kota administrasi, hanya Jakarta Utara yang belum memiliki perencanaan pembuatan jaringan kabel bawah tanah itu.
Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho. Ia mengatakan, pengerjaan SJUT oleh swasta juga sudah dilakukan di Kota Semarang, Jawa Timur.
Sejauh ini di Jakarta pengerjaan SJUT baru dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), lalu Jakarta Barat dan Jakarta Pusat oleh Sarana Jaya.
"Nanti saya buka nih, swasta akan melihat. kaya di semarang kan. Kalau di kita kan baru penugasan," ujar Hari saat dikonfirmasi, Kamis (26/1/2023).
Karena itu, bagi perusahaan swasta yang mampu mengerjakan SJUT di wilayah Jakarta Utara agar segera mengajukan proposal kepadanya.
"Jadi intinya Pemprov membuka seluas luasnya bagi siapa yang minat untuk program SJUT monggo, kita nggak hanya BUMD," tuturnya.
Ia juga akan membuat skema pendaftaran dan pemilihan perusahaan atau asosiasi yang ingin menggarap SJUT di Jakarta Utara. Ia berharap nantinya perusahaan terpilih adalah yang mampu bekerja cepat membangun SJUT tanpa hambatan.
"Nanti kita buat aturan mainnya, atau beauty contest kita lima perusahaan besar nanti kita lihat berapa dia bisa berikan kontribusi, berapa cepat selesaikan pekerjaan, berapa tingkat efisiensi kita hitung semua. Kerja lebih bagus itu kita pilih," imbuhnya.
Baca Juga: Gandeng Swasta, Anak Usaha Jakpro Bakal Bikin Jaringan Kabel Bawah Tanah Sepanjang 48 Km di Jakarta
Berita Terkait
-
Gandeng Swasta, Anak Usaha Jakpro Bakal Bikin Jaringan Kabel Bawah Tanah Sepanjang 48 Km di Jakarta
-
Ada Anak Buah Heru Budi Tak Hadir Lagi, Rapat DPRD DKI Soal Jalan Berbayar Ditunda untuk Kali Kedua
-
Kurangi Kemacetan, Pemprov DKI Akan Tutup 27 Jalur Putar Balik di Jakarta
-
Heru Budi Langsung Kumpulkan Anak Buah Imbas Penemuan 19 Kasus Gizi Buruk di Jakarta
-
Sudah Empat Tahun, Pemprov DKI Tak Pernah Raup Keuntungan Deviden dari Jakpro
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Format dan Jadwal Babak Play Off Piala Dunia 2026: Adu Nasib Demi Tiket Tersisa
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
Terkini
-
Ketika Banjir Lebih Menakutkan di 'Kampung Zombie' Cililitan
-
Menko Polkam dan Mendagri Pimpin Rakorendal BNPP, Wajah Perbatasan RI Siap Dirombak Total
-
Bukan Sekadar Wacana! Pemprov DKI Libatkan Publik Susun 'Peta Jalan' Lingkungan Hidup Hingga 2055
-
ICW: Baru Setahun, Prabowo-Gibran Bikin Reformasi 1998 Jadi Sia-sia
-
Ratusan Ribu Penerima Bansos Main Judol, Kemensos Loloskan 7.200 Orang dengan Syarat Ketat
-
Tamsil Linrung Soroti Daerah Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Menkum Sebut KUHAP Baru Mementingkan Perlindungan HAM, Mulai Berlaku 2026
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?