Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa perihal perombakan kabinet atau reshuffle itu menjadi kewenangan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Kendati begitu, PDIP mengaku sudah memberikan masukan terkait reshuffle ke Jokowi.
"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak bapak presiden dan itu kewenangan bapak Presiden," kata Hasto ditemui usai acara rangkaian HUT PDIP ke-50 di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
Ia mengatakan, PDIP sebagai partai pendukung pemerintah memang telah memberikan berbagai masukan. Namun, PDIP belum bisa membeberkan nama lantaran terkait masa depan seseorang.
"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," ungkapnya.
Sementara itu, ketika ditanya apakah ada momentum 1 Februari yang bertepatan dengan Rabu Pon akan dilaksanakan perombakan kabinet, Hasto kemudian bicara pemimpin mengambil momentum.
"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," tuturnya.
Hasto mengatakan, Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno juga memiliki preferensi dalam mengambil kebijakan. Yakni melihat momentum 17 Agutus 1945 dalam pembangunan Waduk Jati Luhur.
"Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45 sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin. Ya, kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak, kita tunggu saja keputusan presiden," pungkasnya.
Baca Juga: Sekjen DPP PDIP Berikan Tanggapan Mas Wali Kota Solo Gibran Maju Pilgub 2024
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Bersih-bersih Kabinet dari Penghianat, Benarkah Presiden Jokowi Copot 6 Menteri Sekaligus?
-
Surya Paloh Dipanggil ke Istana, PPP: Biasanya Jokowi Sampaikan Reshuffle di Menit-menit Akhir
-
CEK FAKTA: Jokowi Naik Pitam Sampai Usir Dubes China dan Malaysia dari Indonesia
-
Saat Kapasitas Otak Gibran Diragukan dan Disebut Keberuntungannya Cuma Karena Anak Jokowi
-
Kualitas Tweetnya Disebut Dangkal hingga Seperti Anak SD, Gibran Rakabuming Raka: Ya Pak, Maaf Saya Salah
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam