Suara.com - Kabar Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju santer belakangan ini. Apalagi, pekan depan pada tanggal 1 Februari merupakan Rabu Pon, momen yang biasa dipilih Jokowi untuk melakukan kegiatan penting seperti reshuffle kabinet.
Ditanya soal ini, Presiden Joko Widodo tak mau bicara banyak. Sambil tertawa, iya malah bertanya balik kepada awak media soal Rabu Pon pekan depan.
"Masak? Rabu Pon? Benar? Hehe," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).
Lebih lanjut, ia meminta masyarakat menunggu mengenai ada atau tidaknya reshuffle kabinet pada Rabu Pon pekan depan itu.
"Ya nanti tunggu saja," pungkasnya.
PDIP Kasih Masukan ke Jokowi
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa perihal perombakan kabinet atau reshuffle itu menjadi kewenangan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Kendati begitu, PDIP mengaku sudah memberikan masukan terkait reshuffle ke Jokowi.
"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak bapak presiden dan itu kewenangan bapak Presiden," kata Hasto ditemui usai acara rangkaian HUT PDIP ke-50 di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
Ia mengatakan, PDIP sebagai partai pendukung pemerintah memang telah memberikan berbagai masukan. Namun, PDIP belum bisa membeberkan nama lantaran terkait masa depan seseorang.
Baca Juga: Soal Kebiasaan Reshuffle Kabinet Di Rabu Pon, Jokowi: Tunggu Saja
"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," ungkapnya.
Sementara itu, ketika ditanya apakah ada momentum 1 Februari yang bertepatan dengan Rabu Pon akan dilaksanakan perombakan kabinet, Hasto kemudian bicara pemimpin mengambil momentum.
"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," tuturnya.
Hasto mengatakan, Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno juga memiliki preferensi dalam mengambil kebijakan. Yakni melihat momentum 17 Agutus 1945 dalam pembangunan Waduk Jati Luhur.
"Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45 sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin. Ya, kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak, kita tunggu saja keputusan presiden," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Soal Kebiasaan Reshuffle Kabinet Di Rabu Pon, Jokowi: Tunggu Saja
-
Jokowi Bicara Keinginan Kaesang Terjun Ke Politik: Saya Beri Kebebasan, Saya Tidak Mempengaruhi
-
Upaya Penjegalan, Anies Terancam Gagal Nyapres di Pemilu 2024
-
Nasib Anies Baswedan, Setelah Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Gagal Jadi Capres?
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021